ABSTRAK
Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dilindungi oleh Pasal 18Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Indonesia telah meratifikasiKovenan ini sehingga Indonesia memiliki kewajiban internasional untukmengejawantahkan apa yang ada di dalam Kovenan tersebut. Namun, belum adaharmoni antara kewajiban internasional Indonesia dengan hukum nasionalnya danimplementasi yang ada di masyarakat. Peraturan perundang-undangan dankebijakan yang ada masih bersifat diskriminatif dan menghilangkan esensi darihak tersebut. Kasus kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah dan tumpangtindihnya peran negara dalam perkawinan lintas agama dan kepercayaan adalahcerminan bahwa hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesiabelum dilindungi sepenuhnya.

---

ABSTRACT
Freedom of religion and beliefs is protected by Article 18 of the InternationalCovenant on Civil and Political Rights which Indonesia has ratified. It createsinternational obligation for Indonesia to put the Covenant into effect. However,there is inconsistency between Indonesia international obligation with its nationallaw and the implementation in society. It can be reflected by many discriminativenational laws that degrading the essence of the right to freedom of religion andbeliefs. Violence towards Ahmadiyah people and mixed administration ininterfaith marriage demonstrated that the right to freedom of religion and beliefshas not yet been fully protected in Indonesia.