ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang Interoperabilitas Organisasi Sistem Informasi
Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI
Jakarta. SIMPEG digunakan untuk mempermudah akses data dan informasi pegawai
guna meningkatkan kinerja pelayanan kepegawaian, membantu pengambilan
keputusan oleh para pemimpin serta memenuhi visi misi BKD terkait informasi
kepegawaian, yaitu integrasi yang dapat diwujudkan melalui prinsip
interoperabilitas. Namun dalam pelaksanaannya, untuk mencapai integrasi masih
terkendala oleh adanya birokrasi yang berbelit serta koordinasi yang kurang efisien
antara BKD dengan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Pemprov DKI
Jakarta dalam pengelolaan SIMPEG. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif
dengan melakukan wawancara mendalam terhadap pihak BKD, Diskominfo serta
BKN kantor regional V Jakarta menggunakan teori jenis interoperabilitas serta
tahapan interoperabilitas organisasi milik Gottshalk & Solli-Saether. Hasil penelitian
menunjukan terdapat adanya interoperabilitas organisasi meskipun hanya dua dari
empat tahapan interoperabilitas organisasi yang terpenuhi yaitu Process Business
Knowlegde sharing, sedangkan tahapan Value Creation dan Strategic Alignment
belum terpenuhi secara maksimal dalam SIMPEG BKD Provinsi DKI Jakarta
ABSTRACTThis research talk about the interoperability organization ini Human Resource
Information System (SIMPEG) Local Employment Agencies (BKD) Jakarta
province (SIMPEG) is used to facilitate data and employees information service in
which to improving the performance of human resources , helping the decisionmaking
by the leaders and meet the vision of the BKD which is the integration of
information that can be embodied through the principle of interoperability. However,
in this implementation to achieve integration still hampered by the convoluted
bureaucracy and less efficient coordination between BKD and the department of
communication and information (Diskominfo) Jakarta province in the management
of SIMPEG. The research uses post positivist paradigm by conducting in-depth
interviews to some information from BKD, Diskominfo as well as regional offices
BKN V Jakarta. The research results show there are only two stage from four stage
of the interoperability organizationthere are process business, sharing knowlegde,
value creation and strategic alignment, although the last two stage only shows
minimum implementation
S57889-Alifa Ramadhiyanti Bangun.pdf :: Unduh