Skripsi ini membahas tentang penggunaan undang undang pencucian uang terhadap kasus korupsi Walaupun didalam kasus korupsi sudah menggunakan undang undang korupsi yaitu Undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah dirubah menjadi Undang Undang nomor 20 tahun 2001 kasus korupsi akan lebih cepat diberantas dengan adanya Undang Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada umumnya pelaku korupsi akan mencuci uangnya dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil tindak pidana yang berasal dari kejahatan Para pelaku koruptor menggunakan berbagai macam metode pencucian uang untuk menghindari munculnya kecurigaan dari para penegak hukum Penelitian ini menggunakan Putusan nomor 10 PID SUS TPK 2014 PN JKT PST yang dilakukan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar sebagai studi kasus Penelitian ini juga menunjukan bahwa dengan digunakannya undang undang pencucian uang pemecahan permasalahan kasus korupsi akan menjadi lebih efektif dan lebih kuat karena didukung oleh undang undang pencucian uang tersebut.

---

This research discusses the use of money laundering act in the cases of corruption Although in the case of corruption has Law No 31 of 1999 on the Eradication of Corruption that has been amended into Law No 20 of 2001 cases of corruption will be more effective to eradicated by the Law No 8 of 2010 on the Prevention and Combating of Money Laundering In general the perpetrators of corruption will laundry his money with the intention to conceal or disguise the origin of the proceeds of crime The perpetrators of money laundering use various methods to avoid the suspicions from the law enforcement This research uses Court Decision number 10 PID SUS TPK 2014 PN JKT PST that is committed by former Chairman of Constitutional Court Akil Mochtar as the case study This research also suggests that by the use of money laundering act solving the problem of corruption cases will be more effective and more powerful because it is supported by the law on money laundering.