Pidana Uang Pengganti merupakan pidana tambahan yang terdapat dalam tindak pidana korupsi dimana mensyaratkan adanya pidana alternatif berupa pidana badan yakni pidana penjara pengganti. Dalam praktek yang terjadi di lapangan uang pengganti di bayarkan tidak diperhitungkan sebagai pengurang dari pidana penjara pengganti yang jelas jelas merupakan alternatif dari pidana uang pengganti. Ditinjau dari sudut keadilan hal ini sangat memberikan ketidakadilan bagi terpidana yang membayar uang pengganti sehingga akan menimbulkan respon bagi terpidana untuk enggan membayar uang pengganti. Hal ini tentu berseberangan dengan orientasi dari penindakan korupsi yakni untuk pengembalian aset yang hilang.Penelitian merupakan penelitian yuridis normatif, dimana metode yang dilakukan oleh penulis adalah oleh kepustakaan dipadukan dengan peraturan terkait pelaksanaan putusan pengadilan. Selain itu penulis juga melakukan wawancara kepada prkatisi hukum terkait untuk melihat bagaimana penerapannya di lapangan.Sehingga disini penulis mendapatkan sebuah kesimpulan dimana pengurangan penjara pengganti adalah sebuah keniscayaan agar membuat keadilan dalam pelaksanaan pidana uang pengganti menjadi lebih adil dan mengakomodir kepentingan terpidana, selain itu demi tujuan yang lebih luas agar menjadi stimulan bagi terpidana agar mengembalikan aset negara yang sudah diambilnya. Namun tata cara penghitungan mengenai pengurangan penjara pengganti tersebut belum diatur oleh aturan manapun sehingga hal tersebutlah yang menjadi output dari penulisan skripsi ini.

---

Criminal Money Substitute an additional penalty contained in the corruption which requires the existence of an alternative form of criminal punishment of that is imprisonment replacement In practice that occurred in the field of money substitutes in pay is not counted as a reduction of imprisonment obvious successor is definitely an alternative of criminal restitution. Viewed from this angle give justice to convict injustice that pay compensation that would cause a response to convict for reluctant to pay compensation. This is certainly contrary to the orientation of the corruption prosecution for returns lost assets.This research is normative juridical approach, wherein the method performed by the authors is the combined library with relevant regulations execution of court decisions. Moreover, I also conducted interviews to prkatisi relevant law to see how it is applied in the field.So here I get a conclusion that a reduction in replacement prison is a necessity in order to make criminal justice in the implementation of restitution to be more fair and accommodate the interests of the convicted person, other than that for the sake of the broader objectives in order to be a stimulant for the convict in order to restore the state assets that have been taken. But the method of calculating the reduction of the prison is not regulated by the replacement of any rule so that's what's being output from the writing of this thesis.