Skripsi ini menganalisa kasus kepailitan yang diajukan terhadap PT. Multi Structure oleh beberapa kreditornya. PT. Multi Structure telah 7 (tujuh) kali diajukan pailit oleh para kreditornya, namun tidak satupun permohonan pailit tersebut yang dikabulkan oleh majelis hakim. Dalam skripsi ini, penulis hanya berfokus membahas permohonan kepailitan PT. Multi Structure yang diajukan oleh PT. Abad Jaya Abadi Sentosa (kasus No. 58/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.) dan PT. Hidup Baruna (kasus No. 60/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.NIAGA.Jkt.Pst.). Isu utama dalam kasus tersebut adalah apakah keputusan dan interpretasi hakim dalam kasus kepalitan PT. Multi Structure sudah tepat sesuai dengan syarat – syarat dan asas – asas kepailitan berdasarkan Undang – Undang No. 37 Tahun 2004. Selain itu, isu dalam kasus PT. Multi Structure yang menjadi bahasan dalam skripsi ini adalah perihal syarat – syarat permohonan pailit terutama mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim dan interpretasinya dalam memutus kasus kepailitan PT. Multi Structure yang tidak memenuhi syarat kepailitan berupa fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana. Dalam kasus kepailitan PT. Multi Structure, majelis hakim berpendapat bahwa dengan adanya hak tagih yang dimiliki oleh debitor yang menyebabkan adanya perjumpaan utang dan adanya perbedaan jumlah utang yang diakui oleh debitor dan kreditor serta adanyaanggapan bahwa utang belum jatuh tempo dikarenakan belum diverifikasi oleh debitor menyebabkan ditolaknya permohonan kepailitan terhadap PT. Multi Strucutre dikarenakan tidak memenuhi syarat kepailitan berupa fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana. Namun berdasarkan hasil analisa penulis, penulis berpendapat permohonan pailit terhadap PT. Multi Structure seharusnya dikabulkan karena telah memenuhi syarat kepailitan berdasarkan Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 dan merupakan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana.

---

This thesis will analyze bankruptcy petition filed toward PT. Multi Structure by his creditors. PT. Multi Structure has been 7 (seven) times filed bankruptcy petition by his creditors, however no once has granted by the judges. On this thesis, author will focus analyze PT. Multi Structure cases filed by PT. Abad Jaya Abadi Sentosa (No. 58/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.) and PT. Hidup Baruna (case No. 60/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.NIAGA.Jkt.Pst.) Main topic on this thesis is about whether judges decision and interpretation on PT. Multi Structure cases already proper in implementing bankruptcy requirements and principle on Law Number 37 Year 2004. Besides, other main point discussed on this topic is regarding judges consideration about fact or circumstances which can be not simply proven that used as the basis to refused bankruptcy petition toward PT. Multi Structure. On PT. Multi Structure bankruptcy cases, judges argues with the existence of claimed right by the debtor that arise set-off and significant different amount of debt claimed by the debtor and also creditor argued that the debt is not due and payable because the debt has not verified by the PT. Multi Structure finance division. All the argument from the debtor above used by judges on their consideration to refuse bankruptcy petition toward PT. Multi Structure. However, based on analysis on this thesis then author argued that PT. Multi Structure bankruptcy petition shall be granted by the judges because it has fulfill bankruptcy requirements based on Law No. 37 Year 2004 and the fact or circumstances can be simply proven.