ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang tugas pengaturan dan pengawasan perbankan olehOtoritas Jasa Keuangan dan pungutan yang harus dibayar oleh lembagaperbankan serta lembaga keuangan lainnya. Setelah beralihnya tugas mengaturdan mengawasi lembaga perbankan oleh Bank Indonesia kepada Otoritas JasaKeuangan, penataan kembali fungsi pengaturan dan pengawasan yang lebihterintegrasi diperlukan terhadap lembaga-lembaga yang menjalankan fungsipengawasan pada industri perbankan maupun industri keuangan bukan banksehingga dapat tercapai mekanisme koordinasi yang efektif dan dengan demikiandapat tercapai stabilitas sistem keuangan. Lembaga yang terintegrasi ini olehpemerintah dilahirkan dalam bentuk Otoritas Jasa Keuangan. Pokok permasalahanyang dibahas dalamp enelitian ini perbandingan tugas pengaturan danpengawasan lembaga perbankan serta pungutan yang dilakukan oleh Otoritas JasaKeuangan. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normative dengan melakukanstudi dokumen dan menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Untukmendukung isi dari penelitian ini dilakukan juga wawancara untuk melengkapipenulisan ini. Penelitian menunjukan bahwa didasarkan padaPasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Tentang Pungutan oleh OJK yang menyebutkan bahwaOJK mengenakan Pungutan kepada Pihak. Hal ini sebagai amanat dari pasal 37ayat (1) Undang-undang OJK.Pungutan yang diterapkan pada lembaga perbankanmempunyai manfaat seperti fungsi pengaturan dan pengawasan yang lebih baikserta perlindungan konsumen dan nasabah lebih diperhatikan dan potensipermasalahan berkaitandengan konsistensi perlakuan OJK dalam pemberian izindan atau pengenaan sanksi terhadap bank, Pengeluaran biaya operasional bankbertambah yang berdampak pada nasabah.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about the banking regulation and supervision byOtoritas JasaKeuangan and dues must be paid by the banks and other financial institutions.After the transfer of duties set up and oversee banking institution by BankIndonesia to Otoritas Jasa Keuangan, structuring back the function of regulationand supervision that more integrated institutions necessary against who runs thesupervisory function on banking industry and the financial industry is not bank sothat the mechanism can achieve an effective coordination and thus be achievedfinancial system stability. This integrated institutions by the government this manwas born in the form of financial services authority. The main issues discussed inthis research comparison duty regulations and supervision of banking institutionsas well as charges that carried out by OJK. The form of this research is juridicalnormative by conducting the study documents and using methods data analysisqualitatively. To support the content of this research is also an interview forcompleting the writing. Research shows that based on article 2 paragraph ( 1 )PP No. 11 / 2014 about The Dues by OJK mentioned that OJK wearing the duesto the party.It is the implementation of article from article 37 paragraph ( 1 ) ofthe UU OJK. Dues on banks have adopted the benefits of such regulation andsurveillance functions better and more customer and consumer protection andpotential problems with regard to be consistent handling ojk in granting licencesand the imposition of sanctions against a bank the operational costs of banksadding that affects the customers.