ABSTRAK
Tesis ini akan membahas tentang gerakan anti nuklir yang dilakukan masyarakat Jepang terkait penggunaan PLTN sebagai sumber energi Jepang setelah insiden Fukushima Daiichi. Penelitian akan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan dukungan data kuantitatif. Gerakan anti nuklir ada sejak 1954 dan semakin meluas setelah insiden Fukushima Daiichi pada 11 Maret 2011. Tuntutan inti gerakan anti nuklir yaitu dihentikannya penggunaan PLTN dan mengembangkan sumber energi lain karena nuklir dinilai berbahaya dan tidak aman. Tuntutan ini menjadi yang rumit karena penggoperasian PLTN terkait dengan kemanan energi Jepang, perekonomian Jepang (perdagangan ekspor impor) dan keamanan Negara terkait pengayaan uranium. Terlepas dari penolakan terhadap tenaga nuklir, ditemukan bahwa dukungan masyarakat terhadap pemerintahan yang pro nuklir tergolong tinggi karena adanya permasalah lain yang menjadi permasalah pokok Jepang dibandingkan isu tentang tenaga nuklir. Analisis dilakukan untuk menilai seberapa jauh peran gerakan anti nuklir dalam perumusan kebijakan energi Jepang pasca insiden Fukushima Daiichi.

---

ABSTRACT
This thesis will discuss the anti nuclear movement by Japanese related to the use of nuclear power plants as an energy source in Japan after the Fukushima Daiichi incident. The study will use qualitative descriptive method, with the support of quantitative data. Anti-nuclear movement has been existence since 1954 and then widespread after the Fukushima Daiichi incident on March 11, 2011. The demands of anti-nuclear movement are Japan phase-out from nuclear power plants and developing other energy sources because nuclear is dangerous and unsafe. This demand to be something complicated because the use of nuclear power plants related to Japanese energy security, the Japanese economy (import- export trade) and national security-related uranium enrichment. Regardless of the rejection of nuclear power, it was found that public support for the pro-nuclear government is high because of the other problems that become the principal problems of Japan compared to the issue of nuclear power. The analysis was performed to assess how far the role of anti-nuclear movement in influencing the formulation of Japan's energy policy after the Fukushima Daiichi incident.