Tesis ini membahas tentang pengecualian koperasi yang secara khusus bertujuan melayani anggotanya berdasarkan UU Persaingan Usaha yaitu: Pertama, alasan koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya dikecualikan berdasarkan Pasal 50 Huruf i UU Persaingan Usaha, Kedua, bagaimana penerapan pengecualian Pasal 50 Huruf i UU Persaingan Usaha dalam penanganan perkara di KPPU. Pengecualian terhadap koperasi dalam UU Persaingan Usaha lebih menitikberatkan pada bentuk usahanya yang khusus dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi. Selama pelayanan atau kegiatan usahanya hanya dilakukan atau ditujukan kepada anggotanya maka koperasi dikecualikan dari UU Persaingan Usaha. Penerapan pengecualian Pasal 50 Huruf i UU Persaingan Usaha dalam penanganan perkara di KPPU digunakan pada perkara Nomor 20/KPPU-I/2009, dengan salah satu Terlapornya adalah Primer Koperasi Angkatan Laut Surabaya. Dalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, putusan Pengadilan Negeri sampai dengan putusan Mahkamah Agung, koperasi dalam perkara ini tidak dikecualikan dalam UU Persaingan Usaha karena dalam kegiatannya koperasi ini melakukan kegiatan usaha tidak hanya ditujukan kepada anggotanya saja, namun juga terhadap pihak ketiga. Dengan demikian, pengecualian koperasi yang diatur dalam Pasal 50 huruf i UU Persaingan Usaha bukanlah merupakan pengecualian yang bersifat mutlak, namun terdapat batasan/persyaratan yakni hanya semata-mata untuk melayani anggota dan untuk kesejahteraan anggotanya saja.

---

This thesis discusses the exemption of cooperatives that specifically aims to serve its members by Competition Law, First, the reason of cooperatives that specifically aims to serve its members are exempt under Article 50 Letter i Competition Law, Second, how the application of the exemption in Article 50 Letter i Competition Law effort in handling cases in the Commission for Supervision of Business Competition (KPPU). Exemptions to cooperatives in the Competition Law is more focused on the specific form of its business and operations conducted by the cooperative. During the service or its activities are only carried out or addressed to the members, the cooperatives are exempt from Competition Law. The implementation of the exemption of Article 50 Letter i Competition Law in handling cases in Commission for Supervision of Business Competition used in case No. 20/KPPU-I/2009, with one of the Defendant is Primer Koperasi Angkatan Laut Surabaya. In the Commission for Supervision of Business Competition?s Judgment, the Judgment of the District Court as well as the Supreme Court Judgment, the cooperative in this case is not excluded under Competition Law because the activities of the cooperative business activities not only addressed to members only, but also to third parties. Thus, cooperative exemption set out in Article 50 Letter i Competition Law is not an absolute exemption, but there are restrictions/requirements that merely to serve the members and for the welfare of their members.