ABSTRAKJudicial review adalah kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 yang
merupakan salah satu kewenangan Mahkamah konstitusi. Dalam perkara pengujian undangundang,
Mahkamah Konstitusi dapat saja mengesampingkan, membatalkan atau memaknai
materi muatan pasal/ayat/bagian dari sebuah undang-undang. Namun dalam perkembangan
hukum acara di Mahkamah Konstitusi, ternyata dalam perkara Pemilukada Mahkamah
Konstitusi melakukan pseudo judicial review (pengujian undang-undang semu) di mana
Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap materi muatan/pasal/ayat atau bagian dari
suatu undang-undang. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis
konstruksi judicial review dalam pengujian undang-undang dibandingkan dengan konstruksi
pseudo judicial review dalam perkara perselisihan hasil Pemilukada. Selain itu juga bertujuan
untuk mengkaji dan menganalisis kekuatan hukum mengikat suatu materi muatan pasal/ayat
yang telah diuji dalam perkara Pemilukada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formil,
permohonan judicial review dalam perkara pengujian undang-undang dan permohonan pseudo
judicial review dalam perkara perselisihan hasil Pemilukada adalah berbeda karena diatur oleh
dua jenis hukum acara dalam kewenangan yang berbeda. Akan tetapi dalam konteks putusan,
konstruksi judicial review dan konstruksi pseudo judicial review memiliki persamaan dan
perbedaan. Di sisi lain, materi muatan pasal/ayat/bagian dari undang-undang yang telah diuji
oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara Pemilukada masih memiliki kekuatan hukum
mengikat karena Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan norma dalam undang-undang yang
diuji. Akhirnya, sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah perlu diberi kewenangan menguji
Pseudo judicial..., Irfan Nur Rachman, FH UI, 2015
vii
secara terbatas saat melaksanakan tugas dan kewenangan selain pengujian undang-undang dan
hal ini perlu diatur dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi.
ABSTRACTJudicial review is the test act against UUD 1945- that is one authority the constitutional court.In
testing legislation, affairs--how the constitutional court ruled out, could have cancel or material
handling charge article / ayat / part of a statute.But in the legal developments event at the
constitutional court, turned in regional head affairs--how the constitutional court to review (
pseudo judicial testing legislation specious ) where the constitutional court to do our tests
material charge / article ayat / or part of a statute. The purpose of this thesis was to review and
analyze the contruction of judicial review in testing legislation compared with the contruction of
pseudo judicial review in the matter of dispute the results of regional head.It also aims to review
and analyse legal force fasten a material charge article / verse that has been tested in matters of
regional head.
The research results show that on formil, judicial review the request in the matter of the act of
testing and supplication pseudo judicial review in the matter of the results of the upcoming
general election strife is different because be set by two types of laws the event under the
authority of the different.However in the context of the award, construction judicial review and
construction pseudo judicial review having similarities and differences.At the other side a
Pseudo judicial..., Irfan Nur Rachman, FH UI, 2015
viii
charge of article material / paragraph / part of legislation that has been tested by the
constitutional court in the matter of the upcoming general election still having legal force
binding because the constitutional court did not make the norm in a law that tested.Finally, as
judicial constitution, the court need to be given the authority test in a restrictive manner while
carrying out the tasks and the authority in addition to testing the laws and this needs to be
regulated in law the event of the constitutional court.
T42802-Irfan Nur Rachman.pdf :: Unduh