Notaris yang merangkap PPAT adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu. Pembuatan akta otentik selain berdasarkan keinginan para pihak tetapi juga karena adanya keharusan yang ditetapkan oleh undang-undang. Pembuatan akta Notaris yang merangkap PPAT yang sesuai dengan undang-undang akan membuat suatu akta yang dikeluarkan oleh Notaris yang merangkap PPAT menjadi otentik dan berkekuatan pembuktian sempurna. Pembuatan akta Notaris yang merangkap PPAT yang tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan peraturan lainnya akan membuat suatu akta kehilangan otensitasnya. Seperti halnya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang merangkap PPAT dalam Putusan Mahkamah Agung RI No 475/k/pdt/2011) Tanggal 31 Mei 2011 dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa Notaris yang merangkap PPAT telah menerbitkan Akta Jual Beli tanpa persetujuan salah satu pihaknya, terdapat identitas yang tidak sesuai di dalam akta dengan yang sesungguhnya, tidak membacakan akta serta meminta para pihak melakukan penandatanganan blanko jual beli dalam keadaan kosong, yang dilakukan oleh Notaris yang merangkap PPAT DS, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, menitik beratkan pada penelitian data sekunder atas data hukum yaitu norma hukum tertulis. Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh maka sanksi yang dikenakan kepada Notaris yang merangkap PPAT yang membuat Akta Jual Beli yang salah satu pihaknya wanprestasi adalah Akta tersebut terdegradasi menjadi akta dibawah tangan, batal demi hukum atau dapat dibatalkan serta terhadap dirinya dikenakan pula sanksi administratif dan sanksi perdata dan sanksi pidana.

---

A notary is a public official of PPAT and interim authorities make an authentic deed concerning the specific legal act. The making of an authentic deed but based on the desire of the parties, but also due to a necessity imposed by the Act. The making of a notary and PPAT that comply with the legislation will make a deed issued by a Notary and PPAT being authentic and powerful the perfect proving ground. The making of a notary and PPAT which do not comply with the Act and regulations, other regulations will make a deed of lost the authenticity. As with any violations committed by a Notary and PPAT in Ruling the Supreme Court RI No. 475/k/pdt/2011) on 31 May 2011 in the verdict that the Notary and PPAT has published a deed of Sale without the consent of one of his side, there is an identity that does not fit in with the actual deed, do not read the Act and asked the parties to perform the signing of blanko and selling in an empty, performed by a Notary and PPAT DS, this research uses the juridical normative approach, aimed at a series of secondary data for research on data law i.e. written legal norms. Based on the results of the research data obtained by the sanctions imposed on the Notary who concurrently PPAT which makes the Act of buying and selling one of his tort such Deed is degraded into a deed under arms, annulled by law or may be cancelled as well as against the administrative sanctions are also imposed himself and civil penalties, civic penalties.