Salah satu tujuan pembangunan konstruksi Jalan Tol Trans Jawa adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan terhubungnya Jalan Tol Trans Jawa yang terhubung sepanjang Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur akan berpengaruh terhadap lancarnya proses distribusi kegiatan ekonomi yang nantinya akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Konstruksi jalan tol merupakan investasi infrastruktur yang memerlukan pembiayaan proyek (project financing) yang sangat besar. Salah satu sistem pembiayaan proyek yang digunakan oleh investor jalan tol adalah kredit sindikasi dari beberapa bank. Sistem kredit sindikasi yang diberikan oleh bank memerlukan faktor jaminan (collateral) yang merupakan faktor pengaman bagi bank selaku kreditur bila terjadi kejadian wanprestasi. Salah satu jaminan yang digunakan dalam kredit sindikasi untuk pembiayaan proyek konstruksi jalan tol dalam studi kasus penulisan ini adalah fidusia atas tagihan pendapatan tol yang akan diperoleh kemudian setelah jalan tol beroperasi. Terdapat beberapa pendapat mengenai bisa atau tidaknya tagihan pendapatan tol tersebut dibebankan dengan fidusia, selain itu masih terdapat pula berbagai pendapat mengenai konsep eksekusi tagihan pendapatan tol yang belum ada dalam bentuk riil dan baru akan diperoleh kemudian hari, selain itu terdapat beberapa cara dalam proses eksekusi mulai dari eksekusi tagihan pendapatan tol menggunakan konsep eksekusi jaminan fidusia, dan eksekusi pendapatan tol yang sudah terkumpul dalam rekening pengumpulan menggunakan konsep eksekusi gadai rekening penampungan. Setelah dilakukan penelitian didapat data kemudian pengolahan data tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga menghasilkan data deskriptif analitis. Dalam menganalisis data yang didapat, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menyatakan, tagihan pendapatan tol dapat dibebankan dengan fidusia oleh karenanya dapat dijadikan salah satu jaminan dalam kredit sindikasi. Konsep eksekusi tagihan pendapatan tol dalam studi kasus penulisan ini berbeda dan tidak sepenuhnya menerapkan konsep eksekusi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan konsep eksekusi gadai yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

One of the construction purpose of the Trans Java Toll Road is to increase economic growth, by connecting the Trans Java Toll Road that connected all of West Java, Central Java, and East Java will affect the smoothness distribution of economic activity that will be a positive effect on economic growth. The construction toll road infrastructure requires high investment project financing. One of project financing system used by investors is syndicated loans from several banks. Syndicated loans system granted by banks requires bond or securities (collateral) which is a safety factor for the bank as creditor in the event of default.

One of the collateral which is used in syndicated loans for financing toll road construction project in this paper case study is fiduciary of bill toll revenue that will be obtained later after the toll road operation. There are some argument whether the bill the toll revenue is could be charged with the fiduciary bond, other than that there are also some opinions regarding the execution concept of toll revenue bill that does not exist in real forms and will be acquired later, other than that there are several ways in the execution process, execution of toll revenue bills using the concept of fiduciary execution, and execution of toll revenue that has been collected in the collection accounts using the concept of the execution of escrow account pledge. After doing research obtained the data and then processing the data is done using a qualitative approach, resulting in a descriptive analysis data. In analyzing the data obtained, this study used a normative legal research.

The results of this study stated that the toll revenue bills can be used as a fiduciary therefore can be used as collateral in a credit syndication. The execution concept of revenue bills in this case study is different and not fully implement the concept of execution set out in Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Securities and concept execution of pledge as regulated in the Indonesian Civil Law.