ABSTRAK
Pendefinisian Badan Publik berdasarkan UU KIP dilakukan dengan pendekatansumber pendanaan. Persoalan yang ditimbulkan dengan pendekatan ini adalahtimbulnya perdebatan yang tiada berakhir terkait dengan statusBUMN/BUMD/badan usaha Negara lainnya dalam kaitannya dengan kewajibanpenyediaan layanan informasi publik berdasarkan UU KIP. untuk mendukungprinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Tesis ini berupaya menganalisakonsekuensi lanjutan dari perdebatan konsep Badan Publik serta berupayamembandingkan penormaan Badan Publik di Negara lain yang telah lebihmemiliki UU KIP.Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu dengan melakukanpenelusuran terhadap UU KIP, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010tentang Pelaksanaan UU KIP, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010tentang Standar Layanan Informasi Publik, serta risalah pembahasan UU KIP diDPR. Selain penelusuran peraturan perundang-undangan, Penulis juga melakukanstudi kasus terhadap beberapa alasan penolakan pengakuan instansi tertentuterhadap status Badan Publik yang dikenai kewajiban penyediaan layananinformasi publik.Kesimpulan yang Penulis peroleh dari penelitian in adalah jaminan hak untukmengakses informasi dapat mendukung terlaksananya pemerintahan yang baik,yang akan mendukung terciptanya tujuan bernegara sebagaimana konsep Negarakesejahteraan. Terkait pendekatan sumber pendanaan terhadap pendefinisianBadan Publik, konsekuensi lebih lanjut adalah putusan terbuka yang dijatuhkanKomisi Informasi terhadap sengketa yang melibatkan BUMN/BUMD/badanusaha Negara lainnya tidak dijalankan oleh badan yang bersangkutan karenaperbedaan pandangan terhadap definisi Badan Publik tersebut. Terakhir,pentingnya mempertimbangkan pendekatan lain untuk merumuskan Badan Publikmisalnya pendekatan pelayanan publik.

---

ABSTRACT
Defining the Public Bodies based on Freedom of Information Act done basedapproach funding sources. The problems posed by this approach is the emergenceof endless debate relating to the status of state-owned companies /regional-ownedenterprises/ the other state enterprises in relation to the obligation to providepublic information services based on the Freedom of Information Act to supportthe principles of good governance. This thesis seeks to analyze the consequencesof continued debate the concept of public bodies as well as the attempt to comparethe regulating of Public Bodies in other countries that already have a Freedom ofInformation Act.This study was conducted using normative juridical, that is by doing a search onthe Freedom of Information Act, Government Regulation No. 61 Year 2010 onthe Implementation of the Freedom of Information Act, Information CommissionRegulation No. 1 of 2010 on Public Information Service Standards, as well as theminutes of the discussion of Freedom of Information Act. In addition to trackingthe legislation, the author also conducted case studies on some of the reasons forrefusal of recognition of certain agencies of the status of public bodies subject tothe obligation to provide public information services.The author conclusions obtained from research in the guarantee right of access toinformation to support the implementation of good governance, which willsupport the purpose of the concept of the welfare state. Related approach todefining the sources of funding public bodies, further consequence is an openverdict handed down against the Information Commission disputes involvingstate-owned companies / regional-owned enterprises / the other state enterpreisesare not obeyed by the agency concerned because of disagreements over thedefinition of the public agency. Finally, the importance of considering otherapproaches to formulating public bodies such public service approach.