Tesis ini membahas mengenai permasalahan harta benda dalam perkawinan campuran dengan membuat perjanjian kawin. Yang menjadi permasalahan adalahBagaimana pengaturan harta benda yang didapat dalam suatu perkawinan campur yang membuat perjanjian kawin dan apa akibat hukum terhadap harta benda yang didapat dalam suatu perkawinan campur dengan perjanjian kawin.Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dalam penulisan ini.Pada umumnya masyarakat yang melakukan perkawinan campuran tidak memperhatikan dan mengetahui hal-hal yang harus dilakukan sebelum mereka melakukan perkawinan campuran terutama hal-hal yang menyangkut mengenai harta bersama yang diperoleh sepanjang perkawinan mereka. Pada dasarnya seseorang yang melakukan perkawinan campuran tidaklah dapat secara bebas untuk membeli hak-hak atas tanah di Indonesia dikarenakan pasangannya yang berkewarganegaraan asing tetap mempunyai hak tersebut karena adanya harta bersama. Hal ini karena adanya pembatasan hak kepemilikan tanah yang diatur dalam hukum pertanahan Indonesia pasal 1 jo pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 yang berazaskan kebangsaan.Seseorang yang melakukan perkawinan campuran harus membuat perjanjian kawin diluar persekutuan harta dan benda sebelum melakukan perkawinan serta didaftarkan agar dapat mengikat pihak ketiga serta adanya kepastian hukum. Hal ini agar tidak terdapat persatuan harta dan benda dalam bentuk apapun antara suami dan istri tersebut sesuai yang diatur dalam pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 139 Kitab Undang- undang Hukum Perdata. Pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan campuran dengan tidak membuat perjanjian kawin diluar persekutan harta dan benda karena unsur ketidaktahuan atau tidak adanya budaya membuat perjanjian kawin dalam perkawinan di Indonesia. Sehingga dalam pelaksanaannya sering terjadi penyelundupan hukum.

---

This thesis considers topics related to legal ownership of assets in mixed nationality marriages and the relevance of pre-nuptial agreements. The author considers the relevant legal regulations, in particular in relation to ownership of land acquired during the marriage of a couple of mixed nationality. The topic is further considered with juridic empirical research. Forigen land ownership is restricted, as set out in the Indonesian land law article 1 and article 21 of Law No. 5 of 1960. Parties who enter mixed nationality marriages are not eligible to (jointly) own free hold property in Indonesia, as this would imply (part) property ownership rights could vest with a foreign nationality spouse. In the context of these articles,anyone entering a mixed nationality marriage must create and register a pre-nuptial agreement (prior to marriage) ensuring separation of assets,in order that the rights of free-hold land ownenerhip be enforceable. In this way, the Indonesian spouse can acquire and solely own rights over Indonesian free-hold land within the duration of the marriage, Article 29 of Act No. 1 of 1974 in conjunction with Article 139 Code of Civil Law allowed to separates the parties? joint assets. Based on the empirical findings, it was observed in general that the parties considered were not particularly well informed prior to the marriage, especially in matters relating to the how the ownership of joint property acquired throughout their marriage would be considered on legal grounds. In fact, there were many couples surveyed, who, having entered a mixed nationality marriage, without a prenuptial agreement, nonetheless acquired freehold property without the knowledge that this contravened land rights regulations and may ultimately result in the unenforceability of theirostensible land rights.