Tesis ini membahas mengenai perlunya perjanjian keagenan yang biasanya dibuat dengan menggunakan akta dibawah tangan untuk dibuat dengan menggunakan akta otentik dihadapan notaris. Walaupun untuk mendaftarkan usaha keagenan pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 11/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang Dan/Atau Jasa, hanya menuntut dilampirkannya suatu perjanjian keagenan antara prinsipal dan agen yang dilegalisir saja oleh notaris. Tujuan dari pokok permasalahan dalam thesis ini adalah untuk mengetahui sejauhmana manfaat pembuatan perjanjian keagenan dengan akta otentik dibandingkan dengan akta di bawah tangan, dan juga untuk mengetahui apakah perjanjian baku dari prinsipal dalam perjanjian keagenan tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

---

This thesis discusses the need for an agency agreement are typically made using a certificate under the hand to be made by using authentic deed before a notary. Despite efforts to register the agency of the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia which is stipulated in the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number: 11 / M-DAG / PER / 3/2006 About Conditions and Procedures for Issuance of Certificate of Registration Agents or Distributors of Goods and / or Services, only demanded an agency agreement between the principal and the agent are certified only by a notary.

The purpose of the issue in this thesis is to determine the extent of the benefits of making the agency agreement with an authentic deed than by deed under the hand, and also to determine whether the standard contract of the principal in the agency agreement is not contrary to the principle of freedom of contract. The research is the research by using the juridical normative approach.