Latar belakang, melalui peraturan presiden nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan ditetapkan pembayaran pelayanan kesehatan tingkat lanjut di rumah sakit menggunakan pembayaran pra upaya yaitu menggunakan pola INA-CBG. Penerapan tarif INA-CBGs menimbulkan polemik bagi rumah sakit karena terdapat selisih bayar yang cukup besar antara tarif rumah sakit dan tarif INA-CBG. Salah satu komponen yang harus dipersiapkan oleh rumah sakit adalah membuat suatu system kendali biaya berbasis clinical pathways.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dan kualitatif dengan mendapatkan data berupa wawancara secara mendalam untuk mengetahui persepsi para pimpinan RS.PMI Bogor dan dokter bedah umum atas kesiapan RS.PMI Bogor untuk melakukan kendali biaya pada pasien-pasien yang menggunakan jaminan BPJS.Hasilnya disimpulkan bahwa terdapat variasi biaya antar penjamin terhadap pasien appendicitis akut tanpa penyulit dan komplikasi yang dirawat di kelas 3 di RS.PMI Bogor, dan rumah sakit belum melakukan kendali biaya secara efektif atas pasienpasien BPJS karena hanya mengandalkan pengalamannya untuk mengelola pasienpasien Jamkesmas dan Jamkesda di kelas 3.

---

Background,through a presidential decree No. 12 of 2013 on health insurance set up payment of health services at the hospital level using prospective payment system that based on INA-CBGs. Implementation of INA-CBGs rates for hospital is polemical, because there is some gap between the hospital tariffs and INA-CBGs tariff. One of the components that must be prepared by the hospital is making a financial cost containment program based on clinical pathways.This study uses descriptive quantitative and qualitative research to get the data in the form of indepth interviews to determine the perceptions of leaders RS.PMI Bogor and general surgeon on the readiness of PMI Bogor Hospital to control costs in patients who use BPJS.The research concluded that there are variations in costs between the guarantors against acute appendicitis patients without complications that are treated in class 3 room and board in PMI Bogor Hospital, and hospitals do not perform effective control costs on patients BPJS because it only rely on its experience to manage patients JAMKESMAS and JAMKESDA.