Kebijakan pengendalian demam berdarah dengue (DBD) yang telah berjalan sejak tahun 1992 tidak membuat Indonesia bebas DBD bahkan wilayah endemis DBD semakin meluas. Hingga tahun 2012 Kota Bengkulu merupakan penyumbang DBD yang besar di Provinsi Bengkulu. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian DBD, Kota Bengkulu berpedoman langsung pada kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Dalam pelaksanaannya, beberapa kegiatan tidak dilakukan oleh Kota Bengkulu. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengendalian DBD mulai tingkat pusat hingga Kota Bengkulu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan arah evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pengendalian DBD di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu dan Kementerian Kesehatan. Metode analisa yang digunakan adalah content analysis dengan melakukan proses triangulasi. Hasil analisa yang didapat menunjukkan bahwa Kementerian Kesehatan sudah melakukan pengendalian DBD sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Provinsi Bengkulu juga sudah melaksanakan hanya saja tidak ada peran pemerintah provinsi melalui APBD terutama tahun 2013 dan 2014. Pelaksanaan kebijakan pengendalian DBD di Kota Bengkulu tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan disebabkan penyampaian informasi mengenai kebijakan yang kurang baik, kurangnya dukungan sumber daya manusia dan anggaran serta sarana dan prasarana.

---

Dengue haemorrhagic fever (DHF) control policy that has been going on since the year 1992 did not make Indonesia free dengue haemorrhagic fever and even the endemic area of dengue haemorrhagic fever more widespread. Up to 2012 Bengkulu City was a major contributor dengue haemorrhagic fever in Bengkulu Province. In implementation of DHF control policy, Bengkulu City tries to policy that was nominated by the Ministry of Health. In its implementation, some activities are not done by Bengkulu City.

This research aims to evaluate implementation of the policy DHF control ranging from the center to Bengkulu City. This research is qualitative research with the direction evaluation on implementation of the DHF policy control in Bengkulu City, Bengkulu Province. Analysis method is content analysis with triangulation process.

The results obtained show that's Health Ministry has already been controlling DHF in accordance with the policy. Bengkulu Province has also been carrying out but is there is not the role of government province from the district budget mainly in 2013 and 2014. Implementation of the DHF policy control in Bengkulu City does not run in line with what is expected because the transfer of information about that policy was not so well, a lack of human resources support, the budget, facilities and infrastructure.