Tulisan ini merupakan studi terhadap industri perfilman nasional dalam menghadapi masuknya impor film Hollywood di Indonesia. Kondisi ini kemudian dianalisis melalu sudut pandang regulasi dengan mengidentifikasi sejumlah regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengetahui apakah kebijakan perfilman yang diterapkan saat ini apakah sudah melindungi kepentingan perfilman nasional; yaitu menciptakan industri perfilman nasional yang memiliki daya saing dalam menghadapi masuknya film impor Hollywood di Indonesia. Sehingga pembahasan dari penelitian ini mencakup; kebijakan tarif bea masuk film impor, kuota film impor, pajak film impor, subsidi terhadap produksi film domestik, persyaratan ijin untuk mengimpor film asing, dan ketentuan minimum jam tayang film lokal sebanyak 60%. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian literatur. Adapun hasil dari penelitian ini adalah ditemukan sejumlah regulasi perfilman yang ditetapkan oleh Pemerintah, salah satunya adalah UU No.33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ditemukannya regulasi yang melindungi perfilman nasional namun terdapat juga kebijakan yang justru melemahkan industri perfilman nasional.

---

This paper is talking about Indonesia national film industry studies in facing to Hollywood film imported in Indonesia. This situation were analyzed through the implementation of film industry regulation which officialy decided by government of Indonesia according to protecting national film industry needs. This paper will tell us more about tax regulation for imported film, imported film quota, how government subsidized local film production, and screen-time quota for local film in cinema. Furthermore, this paper is literature review methods analysis. Finally, we could conclude that there are some of regulation which support to national film industry protection. In other hand, we found that there also any regulation which potential to make our film industry weakly.