UI - Makalah dan Kertas Kerja :: Kembali

UI - Makalah dan Kertas Kerja :: Kembali

Studi pada pemberitaan Sri Sultan Hamengkubuwono X melalui kontroversi pembentukan RUUK DIY oleh harian Kompas = Studies on the news of Sri Sultan Hamengkubuwono X through controversy of DIY RUUK formation by Kompas / Zainun Najib

Zainun Najib; Endah Triastuti, supervisor (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015)

 Abstrak

[ ABSTRAK
Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebuah daerah yang mempunyai kedudukan spesial di mata masyarakat Indonesia. Pemerintahan daerah Yogyakarta bisa dikatakan bersifat monarki karena masyarakat masih berpegang teguh pada prinsip pemerintahan kesultanan. Kondisi pemerintahan ini tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dengan pemilihan langsung. Pemerintahan masa Susilo Bambang Yudhoyono mengusulkan untuk melakukan pemilihan langsung pada daerah Yogyakarta melalui rancangan undang-undang. Hal ini menuai kontroversi karena masyarakat Yogyakarta merasa nyaman dan demokratis mengunakan sistem kesultanan. Kontroversi ini kemudian diproduksi oleh Koran Kompas yang memposisikan beritanya sebagai pro-masyarakat Yogyakarta melalui pemberitaan pembentukan rancangan undang-undang kesitimewaan daerah Yogyakarta.

ABSTRACT
Yogyakarta is a region that has special position in the eyes of Indonesian people. Monarchy is political system choosen by people because they still believe in their King as they believe in imperial political system. This condition somehow is not in accordance with the priciple of democracy with direct election. Susilo Bambang Yudhoyono's government proposes to conduct direct elections in Yogyakarta. in the other way people of Yogyakarta stands to Monarchy which is lead to a controversy between national government and people of Yogyakarta. This controversy then captured by daily newspaper Kompas which in this controversy give a hand and stands a position as pro-community (Yogyakarta's people) and creating the news that leads to pro-community's conclusion., Yogyakarta is a region that has special position in the eyes of Indonesian people. Monarchy is political system choosen by people because they still believe in their King as they believe in imperial political system. This condition somehow is not in accordance with the priciple of democracy with direct election. Susilo Bambang Yudhoyono's government proposes to conduct direct elections in Yogyakarta. in the other way people of Yogyakarta stands to Monarchy which is lead to a controversy between national government and people of Yogyakarta. This controversy then captured by daily newspaper Kompas which in this controversy give a hand and stands a position as pro-community (Yogyakarta's people) and creating the news that leads to pro-community's conclusion.]

 File Digital: 1

Shelf
 MK-Zainun Najib.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

Jenis Koleksi : UI - Makalah dan Kertas Kerja
No. Panggil : MK-PDF
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Program Studi :
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan :
Tipe Konten : text
Tipe Media : computer (rdamediated)
Tipe Carrier : online resource
Deskripsi Fisik : 19 pages ; 28 cm.
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
MK-PDF TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20404720
Cover