Program Jampersal diluncurkan di Indonesia mulai Januari tahun 2011 berdasarkan Permenkes No.631/Menkes/PER/III/2011 bertujuan untuk meningkatkan cakupan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas, bayi baru lahir, dan keluarga berencana oleh tenaga kesehatan secara cuma-cuma. Setelah lebih satu tahun program Jampersal berjalan, angka ANC yang memanfaatkan Jampersal masih sangat rendah. Metode: Penelitian kuantitatif dan kualitatif tentang faktor sosial budaya dalam kaitannya dengan pemilihan tenaga kesehatan dengan memanfaatkan Jampersal dilakukan pada tahun 2012 yang kemudian diikuti dengan Round Table Discussion untuk mengkaji opsi kebijakan terkait pemanfaatan Jampersal terutama pada 6 kecamatan di perdesaan. Hasil: Opsi kebijakan yaitu kegiatan sosialisasi Jampersal perlu ada Komitmen Lintas Sektora. Komitmen: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, dan BKKBN, diikuti dengan komitmen politik yang jelas dan tegas. Kemitraan bidan dengan dukun dan kader secara aktif mensosialisasikan jampersal. Bidan Puskesmas dilarang berpraktek swasta, namun total besaran kompensasi bidan puskesmas yang menolong persalinan disesuaikan. Perlu Perda yang mengatur pembatasan persyaratan dan prosedur Jamkesmas, jamkesda, jampersal; Kerjasama antara puskesmas dengan kecamatan dan kepala desa untuk lebih mempertegas persyaratan KTP; Biaya transportasi; Pelayanan dukun (pembagian tugas, biaya) serta pembatasan pembiayaan persalinan yaitu anak kedua atau anak ketiga. Perlu disusun Perdes tentang reward dan punishment bagi dukun dan kader terkait keterlibatan mereka membantu pelayanan kehamilan/persalinan dengan Nakes; Tugas mencatatkan informasi ibu hamil di Papan kantor Kades. MoU Dinkes dengan IBI tentang pendekatan budaya dan on the job training penting dilakukan. Kesimpulan: Pendekatan berbasis budaya memiliki peran penting dalam meningkatkan persalinan oleh tenaga kesehatan di perdesaan. Saran: Perlu dilakukan prioritas kebijakan jangka pendek dan jangka panjang.