PKP2B generasi III menerupakan suatu bentuk kerjasama antara Pemerintah dan kontraktor pertambangan batubara yang bertujuan untuk membuat suatu keterikatan hukum di mana kontraktor memiliki tugas pokok dalam usaha peningkatan produksi batubara dan pemenuhan kebutuhan batubara baik untuk kepentingan dalam negeri maupun ekspor. Dari sisi perpajakan, seringkali terjadi dispute antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Wajib Pajak Konyraktor PKP2B Generasi III mengenai pengkreditan pajak masukan terkait kegiatan produksi batubara. Terjadinya perbedaan penggunaan acuan UU PPN menyebabkan terjadinya perbedaan tersebut. Menurut DJP, pajak masukan terkait kegiatan produksi oleh kontraktor PKP2B Generasi III tidak dapat dikreditkan karena batubara adalah non BKP sesuai UU PPN yang berlaku saat ini. Sedangkan menurut Wajib Pajak batubara adalah BKP sesuai UU PPN 11/1994 sehingga pajak masukannya menjadi acuan kontraktor PKP2B Generasi III dalam melaksanakan kewajiban kontraktor PKP2B Generasi III, serta apakah UU PPN yang berlaku pada kontraktor PKP2B Generasi III telah memenuhi asas pemungutan pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi eksploratif dan studi deskriptif. Proses penelitian diawali dengan observasi dan studi literatur, dilanjutkan wawancara dan kuesioner, dan kemudian dilakukan analisis atas wawancara, kuesioner, serta studi literatur.