[Artikel ini membahas tentang wewenang negara dalam moral dengan pendekatan ideologi Pancasila. Negara menyusun seperangkat hukum berangkat dari norma-norma moral, tapi pasca kejatuhan orde baru (Pasca Rezim Soeharto ) ada fenomena baru , yaitu munculnya kelompok fundamentalis dan kelompok sekuler . Kelompok fundamentalis dan sekuler cenderung memaksa keyakinan moral mereka, dan mengganggap moral merekalah yang ideal. Bahkan , moralitas telah menjadi salah satu penyebab kesenjangan antara kaum fundamentalis dan sekuler. Sehingga , ketika negara melepaskan diri dari tanggung jawab mora, maka konflik akan meningkat , akhirnya Pancasila dituntut untuk membangun moralitas sesuai dengan ketuhanan, kemanusiaan , dan keadilan sosial ., This article discusses about the authority of state in morality through the perspective of Pancasila Ideology. The state conceives the sets of laws derived from the moral norms, but after the downfall of the new order (Soeharto regime) there are new phenomena emerging, involving the fundamentalist dan the secularist groups. These fundamentalist and secularist groups have the tendencies to urged their moral beliefs according to their ideas. In fact, morality has become one of the causes of the gap between the fundamentalis and the secularist. Finally, when the state separates itself from moral responsibility, conflict will increase, so Pancasila demanded to establish a morality in accordance to divinity, humanity, and social justice. ]