Salah satu penyebab ketidakberhasilan penerapan suatu kebijakan adalah adanya penelitian yang tidak akurat atau tidak lengkap. Penggunaan penelitian berbasis bukti (evidence-based) merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan dalam proses perumusan suatu kebijakan. Program keluarga Harapan (PKH), merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia menerapkan formulasi kebijakan berbasis bukti dalam bentuk Conditional Cash Transfer. Dalam rangka mengembangkan kebijakan berbasis bukti, Pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan pentingnya sisi permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan pemerintah Indonesia dapat mengembangkan Program peningkatan kapasitas bagi para pembuat kebijakan (termasuk politisi dan teknorat) untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menakses dan menggunakan penelitian ilmiah dalam proses pembuatan kebijakan. Sementara dari sisi penawaran, interaksi antara peneliti dan pembuat kebijakan bisa meningkat dengan melibatkan para pembuat kebijakan dalam tahap perancangan penelitian, dengan tetap mempertahankan indepedensi penelitian yang dilaksanakan. Dalam proses formulasi dan implementasi Program Keluarga Harapan menunukan bahwa kebijakan yang diambil bukanlah murni berbasis bukti, namun lebih kepada evidence-informed or evidence-influence policy. Untuk itu diperlukan komitmen dan koordinasi yang efektif dan efisien antara politisi, BAPPENAS serta komunitas penelitian di INdonesia dalam ranka untuk menghasilkan kebijakan berbasis bukti di masa yang akan datang.