Tesis ini membahas tentang penerapan doktrin permulaan pelaksanaan terhadap
beberapa perkara makar untuk mengetahui bagaimana corak permulaan
pelaksanaannya sehingga sudah dianggap merupakan perbuatan makar, yang
selanjutnya atas kecenderungan tersebut peneliti juga akan melakukan penelitian
terhadap penegak hukum untuk mengetahui pemahaman penegak hukum atas
permulaan pelaksanaan sehingga diharapkan terdapat korelasi antara keduanya.
Penelitian ini beranjak dari tidak diaturnya secara jelas batas-batas suatu
permulaan pelaksanaan perbuatan makar sehingga rentan bertentangan dengan
asas legalitas, mengingat pasal-pasal makar juga tidak memberikan rumusan yang
jelas mengenai perbuatan-perbuatan yang bagaimana yang dilarang untuk
dilakukan. Dari penelitian yang sifatnya yuridis normatif yang dilengkapi dengan
wawancara, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute
approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach) serta dianalisa secara
deskriptif analisis, diperoleh kesimpulan bahwa dengan menggunakan pendekatan
doktrin-doktrin permulaan pelaksanaan, kecenderungan permulaan pelaksanaan
dalam penanganan perkara makar adalah bercorak subyektif, yakni memandang
bahwa sudah ada permulaan pelaksanaan melakukan makar ketika sudah ada niat
untuk itu yang telah diwujudkan dalam perbuatan. Dari hasil wawancara terhadap
penegak hukum ternyata diperoleh kesimpulan bahwa kecenderungan penegak
hukum dalam memahami permulaan pelaksanaan adalah memang bercorak
subyektif. Secara keseluruhan dapat dipahami bahwa kecenderungan permulaan
permulaan pelaksanaan dalam perkara makar adalah bercorak subyektif karena
sikap penegak hukum dalam memahami permulaan pelaksanaan dalam perbuatan
makar juga subyektif
This thesis discusses the application of fhe doctrine of commencement of theimplementation on several treason cases to identify what patterns ofcommencement of the implementation considered as treason. Then, based onthose tendencies, a research regarding how good law enforcers understood thecommencement of the implementation was done. Therefore, it is expected thatthere is a correlation between them. This research started from the fact that thereis no clear regulation about the lines of commencement of the implementation ontreason cases so that it is likely to be against the principle of legality becausetreason articles do not clearly define the formula about what kinds of actions thatare prohibited to commit A conclusion obtained from a juridical normativeresearch supported with interviews using statue approach and conceptual approachwhich then descriptively analyzed showed that by using the doctrine ofcommencement of the implementation approach, the tendency of commencementof the implementation in handling treason cases was subjective. It means thatthere is a commencement of the implementation to commit treason when someonehas an intention to commit an offense and the person performs any act thatconstitutes a substantial step toward the commission of that offense. The result ofthe interviews on the law enforcer showed that the law enforcer had a tendency tobe subjective in understanding the commencement of the implementation. In awhole, it is understandable that the tendency of the commencement of theimplementation in a treason case is subjective because the attitude of law enforcerin understanding commencement of the implementation on a treason case is alsosubjective.