Penelitian ini akan mengungkapkan keterkaitan kebijakan perparkiran yang bisa melengkapi penyediaan angkutan massal Transjakarta Busway serta penerapan electronic road pricing (ERP) dalam mereduksi tingkat kemacetan di Jakarta. Kebijakan pentarifan dan penyediaan lahan parkir merupakan bagian dari strategi Transportation Demand Management (Prayudiyanto dan Tamin, 2007), yang bisa mempengaruhi warga kota dalam menentukan jenis moda transportasinya.Penelitian ini menggunakan wawancara dengan teknik stated preference surveydengan responden pengemudi mobil pribadi yang menggunakan fasilitas parkirdalam gedung (off-street parking) di Jalan Thamrin Jakarta untuk mengetahuitingkat Willingness to Pay (WTP) mereka. Analisis logit biner digunakan untukmenentukan utilitas dan probabilitas keputusan perpindahan moda dari kendaraanpribadi ke angkutan umum.Dari 95 responden yang berhasil menjawab kuesioner dengan benar, 51diantaranya memperoleh kemudahan pembayaran tarif parkir, baik berupa parkirgratis maupun reimbursable payment dari kantornya. Sedangkan 44 respondenmenanggung sendiri biaya parkirnya. Nilai WTP untuk Kondisi A (existingcondition) mencapai Rp 2.440, untuk Kondisi B (ada perbaikan fasilitas parkir)Rp 2.880, dan Kondisi C (terdapat perbaikan fasiltias parkir dan earmarkinguntuk angkutan massal) Rp 3.240.Agar peningkatan tarif parkir berdampak efektif terhadap pembatasan minatmasyarakat menggunakan kendaraan pribadi, diperlukan pengetatan peraturanpenyediaan lahan parkir maupun perubahan sistem perpajakan parkir sehinggamenjadi berorientasi nilai rupiah per lahan parkir yang disediakan.

---

As a part of the Transport Demand Management strategy for pushing the commuters to leave their private vehicles at home, the existence of reliable mass rapid transit networks should be supported by adequate parking policy for private motorists as well as the implementation of an Electronic Road Pricing system.

This research examines the elasticity of parking fee in Thamrin Road (the heart of

Jakarta) through a stated preference survey for 95 private motorists who park their

cars at parking slots in 6 different buildings located alongside Thamrin Road

during working hours. The data shows that 44 respondents pay their parking fee,

while the rest of them get either free pass of carpark facility or reimbursable

parking fee from their working company. Binary logistic is used to analyze the

value of willingness to pay of the priced parking slots below: IDR 2,440 if the

existing condition will go ahead, IDR 2,880 if some improvements will come to

carpark facilities, and IDR 3,240 if there are both of carpark facility

improvements and an earmarking system enforced from parking revenue to

Transjakarta Busway.

This constellation results at inelastic condition of parking price in Thamrin area,

unless there will be significant improvements of both parking retribution system

and the limitation of parking slot provision in the office buildings. Those policies

are critically required prior to the better implementation of the Transit Oriented

Development system in Jakarta.