ABSTRAK
Polusi udara lintas batas negara merupakan permasalahan lingkungan yang terjadiketika polusi dari suatu negara berpindah ke negara lain. Penanganan terhadappolusi udara lintas batas negara menjadi penting karena kerugian tidak hanyaterjadi di negara asal melainkan negara yang terkena dampak polusi. Polusi udaralintas batas negara terus berkembang terutama di ASEAN. Polusi asap yangdisebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan di Indonesia saat musim El Ninoberpindah ke Singapura dan Malaysia dipicu oleh angin muson. ASEAN memilikiinstrumen hukum ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution(?AATHP?) yang mulai berlaku sejak tahun 2003. AATHP mengatur adanyapengumpulan data, pengawasan, evaluasi dan penanganan kebakaran hutan untukmengurangi polusi asap lintas batas negara. Namun, pada praktiknya, ketentuantersebut dirasa belum mampu melakukan pengembangan teknologi pemadamanapi di hutan atau lahan yang berada di wilayah terpencil. Koordinasi dan kerjasama regional dalam penanganan polusi asap lintas batas negara juga belumoptimal. Selain itu, diperlukan penegakan hukum yang memadai di tingkatnasional untuk mencegah sistem tebang bakar lahan (slash and burn); tindaklanjut bagi pelanggar, baik pelaku industri skala kecil maupun skala besar; danadanya sosialisasi kepada masyarakat terpencil akan bahaya sistem tebang bakarlahan yang tadinya merupakan salah satu kearifan tradisional yang diakui olehnegara Indonesia.

---

ABSTRACT
Transboundary air pollution is an environmental problem that occurs whenpollution moves from one country to another country. Managing and handlingtransboundary air pollution become important because loss does not only sufferedby home country but also affected country. Transboundary air pollution has beengrowing continually, especially in ASEAN. Haze pollution caused by land andforest fires in Indonesia during El Nino season moved to Singapore and Malaysiatriggered by monsoon. ASEAN has legal instrument named ASEAN Agreementon Transboundary Haze Pollution ("AATHP") which has came into force since2003. AATHP has several main provis1ion namely data collection, monitoring,evaluation and handling of forest fires to reduce transboundary haze pollution.However, in practice, these provisions are still not be able to provide and developsufficient land or forest fire fighting technology that happened in remote areas.Regional coordination and cooperation yet has not performed optimally. Inaddition, this also required strict law enforcement at the national level to preventslash and burn; further investigation for offenders, both small scale industry andlarge scale industry; and socialization to remote communities or indigenouspeople about the dangers of slash and burn method that had been one of their localwisdoms that also recognized by Indonesia.