ABSTRAKPenelitian ini difokuskan pada pandangan dan sikap Partai Buruh Australia
yang dipimpin oleh Perdana Menteri Gough Whitlam terhadap dekolonisasi Timor
Timur pasca Revolusi Bunga di Portugal tahun 1974. Kebijakan Whitlam terhadap
Timor Timur adalah integrasi dengan Indonesia yang menekankan self-determination
kepada rakyat Timor Timur untuk menentukan masa depan mereka. Namun,
kebijakan Whitlam terhadap Timor Timur tersebut menuai pro dan kontra di
Australia, terutama dari Partai Oposisi Liberal-Country dan bahkan dari Partai Buruh
sendiri. Terdapat perbedaan pandangan, baik oleh Partai Oposisi Liberal-Country
maupun Partai Buruh, terkait persoalan integrasi Timor Timur dengan Indonesia.
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui politik luar negeri
Australia mengenai integrasi Timor Timur dengan Indonesia yang menuai kecaman
di dalam negeri Australia karena keberadaan Indonesia di Timor Timur sebelum
proses integrasi dilaksanakan
ABSTRACTThis research are focused on the Australian Labor Party‟s view and attitude
toward East Timor decolonization after Portugal‟s Carnation Revolution in the 1974,
during the leadership of Prime Minister Gough Whitlam. Whitlam‟s policy toward
East Timor integration with Indonesia was meant to emphasize the idea of selfdetermination,
so that the Timorese could decide their precise future. His policy
toward East Timor, however, got pros and cons in Australia, especially from the
Liberal-Country Party opposition, and even within Australian Labor Party itself.
There were several different views between the Liberal-Country Party opposition and
the Australian Labor Party. The purpose of this research are to figure Australian
Foreign Policy regarding East Timor integration with Indonesia, which receive
critiques from Australians due to Indonesia presence in the East Timor before the
integration.