Penelitian ini betujuan untuk menganalisis argumentasi fiskus dan PT. XYZ mengenai saat terutangnya pajak penghasilan serta menganalisis keputusan keberatan PT. XYZ dari azas kepastian hukum. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teori: prinsip pengakuan penghasilan, pajak penghasilan, pemeriksaan pajak, keberatan, dan prinsip kepastian hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa menurut argumentasi fiskus, koreksi positif penghasilan hanya berdasarkan penemuan dokumen kontrak penjualan yang ditandatangani 2010. Selanjutnya, hasil penelitian ini menunjukan bahwa PT. XYZ telah melaksanakan pengakuan penghasilan sesuai dengan standar akuntansi keuangan (PSAK-23) yakni mengakui penghasilan atas kontrak penjualan tersebut di tahun 2011, saat kendaraan diserahkan kepada pembeli. Hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa atas keputusan keberatan yang diterbitkan kepada PT. XYZ ternyata tidak memenuhi kepastian hukum dalam hal penentuan obyek pajak penghasilan badan dan dalam melakukan prosedur pemeriksaan.

---

The aims of this study are to analized the argumentation about the revenue recognation between fiscus and tax payer and to analized the tax objection decision letter on behalf of PT. XYZ from the certainty principal. The analysis of this study used the base theory principals: the revenue recognition?s principals, the income tax, the tax audit, the tax objection, and the certainty principal. The study approach is qualitative which is used in-depth interviews.

The result of this study shows that based on the fiscus?s argumentation, positive fiscal corrections was made due to sales agreement finding signed in 2010. Next, this study shows PT. XYZ has recognized the revenue based on the financial accounting standard (PSAK-23) by recognized the revenue in 2011 when the vehicles delivered. In last, this study shows that the objection decision letter issued for PT. XYZ had no certainty principal literally due to the corporate income tax objects and the tax audit procedures.