Aktivitas kegiatan usaha pemberian kredit secara tidak langsung memiliki dampak dan resiko terhadap lingkungan. Resiko tersebut muncul dari dampak kegiatan usaha yang dibiayai oleh bank yang berpotensi merusak lingkungan hidup. Untuk mencegah dampak tersebut maka bank harus menerapkan green banking dalam melakukan pemberian kredit. Skripsi ini akan membahas sejauh mana pengaturan green banking dalam peraturan perundang-undangan tentang perbankan di Indonesia dan melihat sejauh mana bank dapat memberikan sanksi kepada kreditur yang melakukan perusakan lingkungan. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Kesimpulan dari penulisan ini menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan tentang perbankan telah mengatur penerapan green banking dan bank masih belum bisa menerapkan sanksi kepada kreditur yang melakukan perusakan lingkungan.

---

Lending activities have an impact and risk to the environment indirectly. The risk arises from the impact of business activities which financed by the bank that has the potential to damage the environment. To prevent these impacts, the banks should impelementing the green banking principle in credit provision activites.

This thesis will examine the adjustment of green banking principle in indonesian banking law and analyze whether banks could enforce penalty on debitors or not. This research is a normative juridical and using secondary data.

The conclusion of this paper explains that the regulation on banking law regulates the application of green banking and banks still not be able to apply penalty on debitors which cause environmental destruction.