[Praperadilan merupakan sarana yang disediakan hukum acara pidana sebagaisarana pengawasan terhadap penyidik dan penuntut umum dalam menjalankantugasnya khususnya pada tahap pra ajudikasi (pra persidangan). Adapun objekdari praperadilan tersebut menurut pasal 1 angka 10 Jo pasal 77 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sah tidaknya penangkapan,penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Objek tersebutkemudian diperluas oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan putusanya Nomor21/PUU-XII/2014 dengan menambahkan penggeledahan, penyitaan danpenetapan tersangka. Namun sebelum putusan MK tersebut diterbitkan, hakimpengadilan negeri Jakarta selatan sudah terlebih dahulu memperluas objekpraperadilan berupa sah atau tidaknya penetapan tersangka. Oleh sebab itu perluuntuk dikaji bagaimana hakim menafsirkan objek praperadilan yang telah diaturdidalam KUHAP pada saat sebelum dan sesudah putusan MK Nomor 21/PUUXII/2014., Pretrial is a forum that provided by criminal procedural law to oversee theperformance of investigators and prosecutor in carrying their function, primarilyin the pre-adjudication stage. Its object is governed by the Article 1 (10) JoArticle 77 Criminal Procedural Law Code (KUHAP) includes the validity ofarrest, validity of detention, and prosecution dismissal. However, theConstitutional Court has expanded the objects by issuing the Decision Number21/PUU-XII/2014 which includes search, seizure, and suspect determination aspretrial objects. Before the Constitutional Court Decision was issued, a Court ofJakarta Selatan judge has previously ruled the validity of suspect determination asone of pretrial object. Therefore, the research will focus on interpretation ofpretrial object governed by KUHAP Constitutional Court pre and postConstitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014.]