UI - Skripsi Membership :: Kembali

UI - Skripsi Membership :: Kembali

Pembatasan kewenangan Mahkamah Agung dalam penjatuhan pidana ditinjau dari kitab undang undang hukum acara pidana : studi kasus putusan no. 772K/Pid/2007 atas nama terdakwa nicolaas garnick josephus gerardus dan serge areski atlaoui dan putusan no. 1166K/Pid/2011 atas nama terdakwa H.Permadi

Yoga Baskara Y.; Pangaribuan, Aristo Marisi Adiputra, supervisor; Pane, Thorkis, supervisor; R. Narendra Jatna, supervisor; Hasril Hertanto, examiner; Junaedi, examiner (Universitas Indonesia, 2015)

 Abstrak

Salah satu fungsi yang melekat pada Mahkamah Agung adalah melaksanakan pengadilan kasasi. Dalam prakteknya, pengadilan kasasi seakan menjadi pengadilan tingkat ketiga setelah pengadilan banding. Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") yang baru. Para penyusun KUHAP bermaksud untuk memurnikan fungsi pengadilan kasasi sebagai judex juris dengan memberikan batasan bagi Mahkamah Agung berupa larangan untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat dibandingkan pengadilan sebelumnya. Skripsi ini membahas dan menganalisis apakah benar bahwa Mahkamah Agung dalam kedudukannya sebagai judex juris tidak dapat menjatuhkan pidana lebih berat dari pengadilan sebelumnya, sekaligus juga menganalisis putusan kasasi yang menjatuhkan pidana lebih berat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data sekunder.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada praktenya, Mahkamah Agung dapat menjatuhkan pidana yang lebih berat dibandingkan putusan pengadilan sebelumnya. Selain itu, peneitian ini juga menunjukan bahwa dalam dua putusan yang penulis analisis, pertimbangan majelis hakim pemeriksaan kasasi telah keliru memahami konsep dari pengadilan kasasi itu sendiri, dimana hal tersebut juga menunjukan bahwa kasasi yang ada di Indonesia telah keluar dari koridornya sebagai judex juris.

One of the functions of the Supreme Court is conducting the court of cassation. In practice, the court of cassation turns out to be a third-level court after the court of appeal. It became one of the discussion in the preparation of the new Code of Criminal Procedure. The drafters of the new Code of Criminal Procedure intend to purify the function of court of cassation as judex juris by limiting the Supreme Court to impose a more severe punishment than the previous court`s decision. This thesis discusses and analyzes wether it is true that the Supreme Court in his capcity as judex juris can not impose a more severe punishment than the prevous court`s decision, as well as analyzing the Cout of Cassion`s decisions that impose a more severe punishment than the prevous court`s decision. This research is a normative legal research using secondary data.
The results of this thesis showed that in practice, the Supreme Court may impose a more severe punishment than the prevous court`s decision. In addition In addition , this study also shows that in consideration of the judge in the decision that the authors analyzed , the judges of cassation examination has misunderstood the concept of a court of cassation itself , so it shows that appeal in Indonesia has come out of the corridors as judex juris.

 File Digital: 1

Shelf
 S58968-Yoga Baskara Y.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

Jenis Koleksi : UI - Skripsi Membership
No. Panggil : S58968
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Program Studi :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Universitas Indonesia, 2015
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan :
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : xi, 107 pages ; 28 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S58968 14-21-772679208 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20412516
Cover