Skripsi ini membahas mengenai penetapan tarif batas bawah penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara berjadwal dalam negeri berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 91 Tahun 2014 yang secara prinsip bertentangan dengan semangat persaingan, namun mendapat pengecualian dari penegakan Hukum Persaingan Usaha berdasarkan keberadaan State Action Doctrine dalam Pasal 50 huruf a UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Skripsi ini juga membahas dampak yaang dapat ditimbulkan akibat adanya penetapan tarif batas bawah penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara berjadwal dalam negeri.

---

The purpose of this thesis is to describe arrangement of airfare floor threshold for economy class passengers on scheduled domestic flights according to Minister of Transportation Regulation No: PM 91 of 2014 which in principle contradict with the competition purposes, but it has exempted from Competition Law based on existence of State Action Doctrine from Article 50 letter a Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This thesis also discuss the impact(s) that could be arise from an increase of airfare floor threshold for economy class passengers on scheduled domestic flights.