ABSTRAKSkripsi ini membahas itsbat nikah pada perkawinan poligami yang diajukansetelah perceraian perkawinan pertama. Saat ini masih banyak masyarakat yangmelakukan perkawinan di bawah tangan. Masyarakat tidak mengetahui dampakdari perkawinan di bawah tangan. Namun, KHI mengatur bahwa perkawinan dibawah tangan dapat disahkan dengan cara itsbat nikah ke Pengadilan Agama.Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana status itsbat nikah terhadapperkawinan poligami yang diajukan setelah perceraian perkawinan pertama,bagaimana akibat hukum dari perkawinan poligami yang telah mendapatpenetapan itsbat nikah dan apakah tepat pertimbangan hakim dalam PenetapanPengadilan Agama Singaraja No. 8 Pdt.G/2013/PA.Sgr. Dalam melakukanpenelitian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifatyuridis-normatif dan tipologi bersifat deskriptif analitis. Kesimpulan ataspermasalahan tersebut adalah perkawinan yang telah mendapatkan itsbat nikahadalah perkawinan yang sah, akibat hukumnya adalah isteri, anak, danperkawinannya mendapat kepastian hukum, dan Penetapan Pengadilan AgamaSingaraja No. 8 Pdt.G/2013/PA.Sgr adalah tepat.

---

ABSTRACTThis thesis examines marriage itsbat of polygamy marriage after divorcing firstmarriage. There are many unregistered marriage. They do not understand the badimpact of unregistered marriage. However, KHI mentions that unregisteredmarriage can apply to the Religious Court for ?itsbat nikah? petition.The problem in this thesis are how is the status of marriage itsbat on marriagepolygamy after a divorce with the first marriage, the consequences of thepolygamous marriage after marriage itsbat and whether Decree of Religious Courtof Singaraja Number 8 Pdt.G/2013/PA.Sgr is already appropriate and correct ornot. In conducting this research, the writer uses juridicial-normative libraryresearch methods and the typology is descriptive analytical. The conclusion ofthose problems are polygamous marriages after ?itsbat nikah? petition is legal, theconsequences are wife, children, and its marriage get legal certainty, Decree ofReligious Court of Singaraja Number 8 Pdt.G/2013/PA.Sgr is correct andappropriate.