Reservasi terhadap perjanjian HAM internasional merupakan isu yang kontroversial. Tindakan negara untuk tidak terikat terhadap pasal dari perjanjian HAM internasional dianggap mengurangi kefektivitasan perlindungan Hak Asasi Manusia. Keberadaan reservasi dalam hukum internasional berangkat dari bentuknya yang merupakan hukum kebiasaan internasional dimana kemudian diatur ke dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Internasional. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa reservasi terhadap substansi perjanjian HAM internasional menjadi alasan mengapa aturan HAM tidak dapat berlaku secara efektif di wilayah negara peserta. Kedaulatan negara dan tuntutan partisipasi universal menjadikan reservasi terus tumbuh. Lebih jauh, Indonesia sebagai salah satu negara peserta dari perjanjian HAM Internasional Pokok juga melakukan beberapa reservasi meskipun hanya dalam hal prosedural.

---

Reservation to human rights treaties is a controversial issue. State act to not bind to article from human rights treaties considered diminishing the effectiveness of human rights. The existence of reservation emerged from its form as customary international law which later codified into the Vienna Convention on the Law of Treaties. The research concluded that reservation to the substance of international human rights treaties is the reason that human right cannot be applied effectively in the state parties region. State sovereignty and the demand for universal participation made reservation continues to grow. Furthermore, Indonesia as one of the state parties of the core human rights treaties also takes part on making several reservations although only in procedural matters.