[Rule of Reason adalah suatu pendekatan untuk mengevaluasi akibat perjanjianatau kegiatan usaha tertentu guna menentukan apakah bersifat menghambat ataumendukung persaingan. Terkait dengan pembuktian kartel, kelebihan pendekatanini adalah menggunakan analisis ekonomi dalam membuktikan eksistensi dariperjanjian kartel antar pelaku usaha. Namun di sisi lain, penggunaan analisisekonomi (yang merupakan bukti tidak langsung) masih merupakan kontrovensi,tidak hanya karena sifatnya yang memiliki ambiguitas, namun karena metode-nyayang belum diatur secara tegas dalam sistem hukum di Indonesia. Penelitian inibertujuan untuk menganalisis metode yang digunakan oleh KPPU dalammembuktikan kartel dengan mengacu pada Peraturan KPPU mengenai PedomanPelaksanaan Pasal 11 UU No.5/99 sebagai acuan minimum bagi KPPU dalampembuktian kartel. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisa validitaspenggunaan analisa ekonomi berdasarkan hukum di Indonesia., Rule of reason is a legal approach by competition authorities or the courts wherean attempt is made to evaluate the pro-competitive features of a restrictivebusiness practices against its anti-competitive effects in order to decide whether ornot the practices should be prohibited. In term of cartel detection, one of manyadvantages of rule of reason approach is the use of an economic analysis to provethe existence of a gentlemen‟s agreement among the alleged cartel members.However, on the other hand, the use of economic analysis (which is an indirectevidence), still remains controversy, not only because its ambiguity, but also itsmethod has not yet clearly been regulated under Indonesian Law. This research isto analyze the method employed by Commission (KPPU) in proving alleged caseof cartels according to Commission Guidelines on Article 11 of Act No. 5 / 1999as minimum reference of the Commission in proving cartels. This research is alsoto examine the validity of economic analysis according to national law system.]