Praktek pemisahan diri secara sepihak dari negara di luar konteks dekolonisasi kini marak terjadi, baik yang berakhir dengan terbentuknya negara baru atau yang gagal. Meskipun demikian, hukum internasional tidak mengatur secara eksplisit mengenai legalitas maupun ilegalitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk memetakkan sejauh mana hukum internasional sepakat mengenai pengaturan isu ini, dengan membandingkan instrumen hukum internasional yang terdahulu dan dibandingkan dengan dengan praktek percobaan pemisahan diri secara sepihak yang terjadi akhir-akhir ini, baik yang memperoleh pengakuan luas maupun yang tidak. Pemishan diri secara sepihak dari negara dalam kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa hukum internasional mengizinkan sekelompok orang dalam negara untuk memisahkan diri dari negaranya, sebagai bentuk hak penentuan nasib sendiri secara eksternal, apabila terdapat kualifikasi tertentu yang dimiliki dan dialami kelompok orang tersebut.

---

Unilateral secession for people outside decolonisation has become an increasing instances, which either resulted in the birth of a new state or not. Nevertheless, international law neither explicitly govern the legality nor illegality of such practice. This research is intended to map the extent which international law agreed, by comparing the earlier instruments of international law with three contemporary practices which acquired widespread recognition and not. Those practices exhibit that international law allows a group of people to unilaterally secede, as a manifestation of an eternal right of self-determination, if certain qualification are met by such group.