ABSTRAK Skripsi ini membahas tiga permasalahan. Pertama, bagaimana perumusan tindak
pidana pembalakan liar di Indonesia. Kedua, apakah makna unsur “terorganisasi”
dalam UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan
Hutan. Ketiga, bagaimana penerapan unsur “terorganisasi” dalam kasus-kasus
faktual yang ada saat ini. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan
yang dipadu dengan penelitian lapangan, penulisan skripsi ini bertujuan untuk
mengetahui apakah makna dari dicantumkannya unsur “terorganisasi” dalam UU
No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar
serta bagaimana penerapan unsur tersebut di dalam kasus kasus yang terjadi saat
ini. Pembahasan mengenai unsur “terorganisasi” tidak dapat dipisahkan dari
kejahatan terorganisasi yang memiliki indikator khusus didalamnya. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa unsur “terorganisasi” yang dimuat dalam UU No.
18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar
bertujuan untuk memberantas kejahatan terorganisasi, yang mana indikator
mengenai kejahatan terorganisasi ini telah diatur di dalam UN Transnational
Organized Crime. Terakhir, indikator-indikator yang menjadi syarat terpenuhinya
unsur “terorganisasi” tersebut belum dipertimbangkan di dalam kasus-kasus
faktual terkait pembalakan liar sehingga tujuan awal pembentukan Undang-
Undang tersebut belum terwujud.
ABSTRACT This thesis mainly discusses about three problems. First, how did the criminal act
of illegal logging formulated in Indonesia. Second, what is the meaning of
organized elements in Law No. 18/2013 on The Prevention and Eradication of
Forest Destruction. Third, how the implement of organized elements in factual
cases nowadays. By combining the literature research method of the field method,
this thesis aim to know about what the meaning of the inserted of organized
elements in Law No. 18/2013 on The Prevention and Eradication on Forest
Destruction and also how the implement of that element in illegal logging cases.
Organized elements cannot be separated from organized crime, which has two
specific indicators. This thesis concluded that organized elements which inserted
on Law No. 18/2013 on The Prevention and Eradication of Forest Destruction aim
to eradicate the organized crime in forest section. The indicators of organized
crime has regulated in UN Transnational Organized Crime Convention. Last, the
indicators of organized elements have not been considered comprehensively in
illegal logging cases, therefore the first goals of Law No. 18/2013 is unattainable.
S59989-Sri B Praptadina.pdf :: Unduh