ABSTRAK
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan lembaga yang dibentukuntuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia. Badan ini diberiamanat oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan SosialNasional untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pasal 19Undang-undag tersebut menyatakan bahwa jaminan kesehatan diselenggarakansecara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas.Pemahaman tentang asuransi kesehatan di Indonesia masih sangat beragam. Kata“sosial”, seperti “asuransi sosial” hampir selalu dipahami sebagai pelayanan atauprogram untuk rakyat kurang mampu. Pendapat tersebut merupakan kekeliruanbesar yang sudah mendarah daging di Indonesia yang menghambat pembangunankesehatan yang berkeadilan sesuai amanat UUD45. Untuk itu penelitian ini akanmembahas mengenai penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJSKesehatan dengan prinsip asuransi sosial serta membedakannya dengan jaminankesehatan di Malaysia

---

ABSTRACT
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) is an institution which established toorganize social protection programs in Indonesia. The institution was given themandate by Law No. 40 Year 2014 on National Social Security System tomaintain the National Health Insurance (Health Department). Article 19 of the Actstates that the tenth generation of health insurance is organized nationally by thesocial insurance principle and the principle of equity. An understanding of healthinsurance in Indonesia is still very diverse. The word "social", such as "socialinsurance" almost always understood as a service or program for underprivilegedpeople. The opinion is a big mistake that is ingrained in Indonesia that hinder thedevelopment of equitable health as mandated by UUD45. Therefore, this studywill discuss the implementation of the National Health Insurance by Health BPJSwith the principle of social insurance and health insurance distinguishes inMalaysia.