Skripsi ini membahas mengenai kedudukan buruh sebagai kreditor dalam kepailitan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013. Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 95 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dalam amar putusannya mendahulukan pembayaran upah buruh atas semua jenis kreditor. Pembayaran atas hak-hak buruh lainnya juga didahulukan atas semua jenis kreditor, kecuali kreditor separatis. Putusan ini menarik untuk dibahas sebab putusan dijatuhkan atas pengujian undang-undang yang bukan merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai kepailitan sehingga perlu dilakukan suatu tinjauan terhadap aturan-aturan lain yang mengatur mengenai kepailitan khususnya Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan buruh dalam proses kepailitan pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 67/PUU-XI/2013.