ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sahnyaperkawinan apabila perkawinan dilaksanakan menurut hukum agama masingmasing,tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi perceraian. Dalam pandanganHukum Kanonik tidak mengenal dan mengatur mengenai perceraian karenaperkawinan bersifat satu dan tidak dapat diputuskan namun Hukum Kanonikmengatur pemutusan ikatan perkawinan dan anulasi. Perceraian yang diputuskandi Pengadilan tidak semuanya dapat dianulasikan di tribunal gereja, sehinggadalam Hukum Kanonik mereka masih terikat dalam status perkawinan yang sah.Kedua kasus ini menggambarkan bagaimana proses perceraian yang diputuskanoleh pengadilan negeri dan anulasi yang diputuskan oleh tribunal gerejawi.

---

ABSTRACT
Law No. 1 of 1974 about Marriage regulates what is defined as a legal marriage,that if a marriage is held according to the individual?sfaith or beliefs, but does notapply in cases of divorce. Canon Law?s perspective does not recognize norregulate divorces because marriage is seen as a union and is indissoluble; howeverCanon Law regulates the termination of the bond of matrimony and it?sannulment. Not all divorces that are sentenced in courts are capable of beingannuled by the church?s tribunal, so as in Canon Law, they still have a status of alegal marriage. These cases illustrates how the divorce process is decided by thedistrict court and annulment sentenced by the church tribunal.