ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan atas kebijakan dari retribusi
elektronik atau yang dikenal e-retribusi yang berdasarkan Peraturan Gubernur No.
11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerimaan Pembayaran Retribusi Daerah
Dengan Sistem Elektronik Retribusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post
positivist, dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara
mendalam dan studi kepustakaan. Penerapan retribusi elektronik ini baru
dijalankan pada tiga retribusi daerah yaitu Retribusi Pelayanan Pasar atas
Pedagang Kaki Lima, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah atas sewa rumah susun sederhana di DKI Jakarta.
Hasil penelitian dari penerapan retribusi elektronik pada tiga retribusi tersebut
bahwa sistem ini belum berjalan secara mumpuni mengingat masih kurangnya
sumber daya manusia dan belum kuatnya integrasi sistem elektronik ini
ABSTRACTThis research aims to explain the implementation of policy of electronic user
charges or e-user charges which are based on Governor Regulation No. 11 of
2014 on Procedures Payment Receiving User Charge With Electronic Systems.
This Research uses a post-positivist approach, with qualitative data collection
techniques through in-depth interviews and literature studies. The implementation
of these electronic user charges applied recently on three types of user charges i.e.
User Charge of Market Services on Street Vendor, User Charge of Motor Vehicle
Test, User Charge of Usage of Regional Assets on Low-Cost Apartments in
Jakarta. The results of the implementation of electronic user charges on all three
of user charges that the system are not running well, because the lack of qualified
human resources and electronic systems integration hasn?t been steady