ABSTRAK
Pengalihan tugas dan fungsi dari BP Migas diikuti oleh Keputusan Menteri Energidan Sumber Daya Mineral mengenai peralihan tugas, fungsi dan struktur organisasiBP Migas. Presiden kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden No. 9 tahun 2013tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi(Satuan Kerja Khusus Migas). Pembentukan SKK Migas ini kemudian mengambilalih semua asset dan karyawan dari BP Migas. Dalam pelaksanaannya SKK Migasmelakukan ikatan kerjasama dengan badan usaha atau bentuk usaha tetap(“Kontraktor”) dalam suatu kontrak yang disebut Kontrak Bagi Hasil. Skripsi ini akanmembahas seputar perubahan pengaturan peran dan fungsi Badan Pelaksana kegiatanhulu minyak, perbandingan hak dan kewajiban Kontraktor dibawah kepengurusanSKK Migas dan BP Migas, dan bagaimana akibat hukum pengaturan perubahanperan dan fungsi Badan Pelaksana.

---

ABSTRACT
The transfer of duties and functions of BP Migas followed by the Decree of theMinister of Energy and Mineral Resources of the transitional tasks, functions andorganizational structure of BP Migas. President then issued Presidential RegulationNo. 9 of 2013 on the Implementation of Management Upstream Oil and Gas (Oil andGas Special Unit). Formation of SKK Migas then take over all the assets andemployees of BP Migas. In the execution of SKK Migas conduct cooperative tieswith business entities or permanent establishment ("Contractor") in a contract calledProduction Sharing Contract. This paper will discuss about the role and functionsetting changes in BP Migas, the comparison of rights and obligations of theContractor under the stewardship of SKK Migas and BP Migas, and how the legaleffect of changes the role and functions BP Migas.