Skripsi ini membahas bagaimana peran kepemimpinan Bupati Hasto Wardoyo dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo sehingga muncul kebijakan penanggulangan kemiskinan yang berbasis local wisdom mendayagunakan potensi sosial melalui kegiatan Bela Beli Kulon Progo dan mampu menurunkan angka kemiskinan di Kulon Progo yang cukup signifikan pada tahun 2013. Teori yang digunakan adalah Teori Peran Pemimpin menurut Henry Mintzberg. Penelitian dilakukan dengan menggunakan paradigma post positivist. Dengan menggunakan wawancara mendalam dan studi dokumen peneliti memperoleh hasil bahwa peran kepemimpinan Bupati Hasto Wardoyo secara umum sudah memenuhi ketiga peranan yaitu peran dalam hubungan antar individu peran sebagai pemroses informasi dan peran sebagai pengambil keputusan. Peran Kepemimpinan Bupati Hasto Wardoyo yang mendominasi dalam upaya menanggulangi kemiskinan adalah peran penghubung antar individu dan peran sebagai pengambilan keputusan Namun kelemahan dari peran kepemimpinan Bupati Hasto Wardoyo adalah pada peran pengatur gangguan dalam hal ketidakseimbangan perhatian antara ke masyarakat dan pegawai.

---

This thesis discusses about how Hasto Wardoyo Regent leadership role in tackling poverty in Kulon Progo that appear based poverty reduction policies of local wisdom utilizing social potential through the Bela Beli Kulon Progo and were able to reduce poverty in Kulon Progo significant in 2013. The theory used is the Leadership Role Theory by Henry Mintzberg. The research is done by post positivist approach By using in depth interviews and document study researchers obtained results that leadership role Hasto Wardoyo Regent generally already meet all three roles the interpersonal role the informational role and the decisional role Leadership role Hasto Wardoyo Regent who dominated in efforts to overcome poverty is the interpersonal role and the decisional role But the weakness of the leadership role Hasto Wardoyo Regent is the distrubance handler role in terms of the imbalance of attention disorders among all public and employees.