Penelitian ini membahas mengenai bagaimana perbedaan implementasi kebijakan penyanderaan gijzeling dalam Hukum Pajak dan Hukum Perdata. Adapun parameter yang digunakan diambil dari Teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn yaitu ukuran dan tujuan kebijakan sumber kebijakan komunikasi antar organisasi terkait ciri ciri atau sifat instansi pelaksana sikap para pelaksana dan lingkungan ekonomi sosial dan politik. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa implementasi penyanderaan dalam hukum pajak maupun dalam hukum perdata sudah cukup baik jika dinilai dari parameter yang digunakan Van Meter dan Van Horn Meskipun demikian terdapat beberapa perbedaan diantaranya adalah sarana yang digunakan dalam proses pelaksanaan penyanderaan gijzeling yaitu sarana yang digunakan dalam hukum pajak belum sepenuhnya sesuai dengan Undang Undang.

---

This research isaimed to examinethe differences between implementation of gijzeling policy in Tax Law and in Civil Law. This research uses the parameters of Implementation Policy Theory from Van Meter and Van Horn which is standards and purpouse of policy source of policy communication between related organization charateristic of implementor behaviour of impolementor and economic social and politic environtment. This is a descriptive research with quantitative method. The result of this research is the implementaionof the policy both in the tax law and in civil law is good viewed from Van Meter and Van Horn parameter. Eventhough there are several differences between both policy such as facilities that used in the implementation process The facilities used in Tax Policy is has not been entirely in accordance with the Tax Law.