UI - Skripsi (Membership) :: Kembali

UI - Skripsi (Membership) :: Kembali

Implementasi kebijakan politik perkotaan di DKI Jakarta : studi kasus penertiban dan relokasi pedagang kaki lima (PKL) Pasar Tanah Abang pada masa pemerintahan Joko Widodo (2012-2014) dan Basuki Tjahaja Purnama (2014-2017) = Implementation of Jakarta urban policy : case study controlling and relocation of pedagang kaki lima (PKL) in Tanah Abang under Joko Widodo (2012-2014) and Basuki Tjahaja Purnama (2014-2017) / Miftah Ardhian

Miftah Fadhli; Chusnul Mariyah, foreword; Risty Raffiudin, examiner; Ali Muhydin, examiner ([Publisher not identified] , 2015)

 Abstrak

ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang kebijakan politik perkotaan di DKI Jakarta, dengan
studi kasus penertiban dan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Tanah
Abang pada masa Pemerintahan Joko Widodo (2012-2014) dan Basuki Tjahaja
Purnama (2014-2017). Tujuannya adalah untuk mengetahui proses penertiban dan
relokasi PKL di Tanah Abang, dimana terjadi konflik kepentingan di dalamnya.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pengumpulan data melalui
wawancara dan studi kepustakaan. Untuk mencari solusi yang dapat disetujui
bersama, pemerintah DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Jokowi dan Ahok
mencoba membangun hubungan bisnis dengan PKL dengan membentuk koalisi.
Sesuai dengan teori Growth Machine, koalisi yang dibangun disebut sebagai progrowth
coalition. Namun, solusi tersebut tidak dapat menyelesaikan permasalahan
tentang PKL, karena pemerintah DKI Jakarta yang tidak bisa menjaga
komitmennya sebagai syarat keberlangsungan koalisi tersebut.

ABSTRACT
This paper explains about the Urban Policy of Jakarta with case study the control
and relocation of PKL in Tanah Abang under Jokowi (2012-2014) and Basuki
Tjahaja Purnama (2014-2017) regime. The purpose of this study is to understand
the process behind the relocation in Tanah Abang, where there has been conflict
of interest underneath. This study is a qualitative research, the data were gathered
by in depth interview and conducting library research. To come up with
acceptable agreement between all stakeholders, the government under Jokowi and
Ahok has tried to build a business relation with PKL by forming a coalition. By
using Growth Machine theoretical framework, the coalition, that the government
tried to establish, is called pro-growth coalition. However, this solution cannot
completely solve the problems about PKL because the government of DKI Jakarta
cannot keep their commitment which is required to sustain the coalition.

 File Digital: 1

Shelf
 S61299-Miftah Ardhian.pdf :: Unduh

 Metadata

Jenis Koleksi : UI - Skripsi (Membership)
No. Panggil : S61299
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2015
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online source
Deskripsi Fisik : xiv, 120 pages : illustration ; 28 cm + appendix
Naskah Ringkas : Download Naskah Ringkas
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S61299 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20413570
Cover