ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang kebijakan politik perkotaan di DKI Jakarta, denganstudi kasus penertiban dan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar TanahAbang pada masa Pemerintahan Joko Widodo (2012-2014) dan Basuki TjahajaPurnama (2014-2017). Tujuannya adalah untuk mengetahui proses penertiban danrelokasi PKL di Tanah Abang, dimana terjadi konflik kepentingan di dalamnya.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pengumpulan data melaluiwawancara dan studi kepustakaan. Untuk mencari solusi yang dapat disetujuibersama, pemerintah DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Jokowi dan Ahokmencoba membangun hubungan bisnis dengan PKL dengan membentuk koalisi.Sesuai dengan teori Growth Machine, koalisi yang dibangun disebut sebagai progrowthcoalition. Namun, solusi tersebut tidak dapat menyelesaikan permasalahantentang PKL, karena pemerintah DKI Jakarta yang tidak bisa menjagakomitmennya sebagai syarat keberlangsungan koalisi tersebut.

---

ABSTRACT
This paper explains about the Urban Policy of Jakarta with case study the controland relocation of PKL in Tanah Abang under Jokowi (2012-2014) and BasukiTjahaja Purnama (2014-2017) regime. The purpose of this study is to understandthe process behind the relocation in Tanah Abang, where there has been conflictof interest underneath. This study is a qualitative research, the data were gatheredby in depth interview and conducting library research. To come up withacceptable agreement between all stakeholders, the government under Jokowi andAhok has tried to build a business relation with PKL by forming a coalition. Byusing Growth Machine theoretical framework, the coalition, that the governmenttried to establish, is called pro-growth coalition. However, this solution cannotcompletely solve the problems about PKL because the government of DKI Jakartacannot keep their commitment which is required to sustain the coalition.