ABSTRAK
Kebijakan Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan ini menarik untuk dilihat dari sisi implementasinya, karena kebijakan ini sering disalahartikan dengan kebijakan uji laik kendaraan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menggambarkan faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanakan kebijakan Peraturan Gubernur ini. Penelitian ini melihat implementasi kebijakan uji emisi melalui pendekatan model-model implementasi kebijakan seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, dengan sedikit menggambarkan bagaimana implementasi ini dijalankan. Penelitian ini menggunakanpengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan menggunakan data sekunder.. Dalam implementasinya kebijakan ini masih ditemui beberapa kendala seperti terjadi kecurangan-kecurangan. Kendala dalam implementasi kebijakan ini adalah kurangnya sumber daya utama berupa tempat pengujian kendaraan, serta lemahnya pengawasan terhadap implementasinya, kurang tegasnya penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi, dan ketidak jelasan informasi yang diberikan oleh aktor pelaksana. kebijakan ini membutuhkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait, dimana dalam melaksanakan koordinasi kerja sama telah di jalankan cukup baik.

---

ABSTRACT
Policy Vehicle Emissions Testing and Maintenance is interesting to look from the perspective of the implementation, because this policy is often confused with the policy of the vehicle acceptance tests. The objective of this research is to describe the factors that hinder the implementation of a policy of Governor's Rule. This study uses data collection techniques through observation, interviews, and using secondary data. The research looked at the implementation of policies through the emission test models approach to policy implementation such as communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, with little illustrate how this implementation is executed. In the implementation of this policy still encountered some obstacles encountered such fraud occurs. Constraints in the implementation of this policy is the lack of a major resource in the form of a test vehicle, and weak oversight of implementation, lack of traction on the prosecution of violations, and lack of clarity of the information provided by the implementing actors. This policy requires cooperation with relevant parties, where in coordinating cooperation has been on the run pretty good