ABSTRAK
Skripsi ini menganalisa implementasi kebijakan pemanfaatan data dan informasi orang pribadi antara DJP dengan Pemprov DKI Jakarta sebagai upaya intensifikasi wajib pajak orang pribadi. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi dan kendala yang dihadapi dari kebijakan dan kerjasama tersebut. Teori yang digunakan di antaranya teori kebijakan publik, self assessment, pajak penghasilan orang pribadi, intensifikasi pajak, administrasi perpajakan, serta pemanfaatan data dan informasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena berusaha menjabarkan proses pelaksanaan sebuah kebijakan sesuai dengan fakta yang ada. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini bahwa kebijakan pemanfaatan data dan informasi yang dilakukan oleh DJP berkoordinasi dengan instansi pemerintah telah berjalan sesuai dengan tujuannya untuk intensifikasi wajib pajak. Sementara itu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan ini meliputi kurangnya sumberdaya manusia, teknologi dan infrastruktur perpajakan, serta keuangan, adanya overlapping peraturan tentang kepentingan kerahasiaan jabatan dan tuntutan keterbukaan informasi perpajakan, serta adanya perubahan struktur organisasi meliputi perubahan nomenklatur dan pengalihan SKPD yang bertanggungjawab terhadap penghimpunan data dan informasi.

---

ABSTRACT
The focus of this study is implementation of policy about data and information usage linked to data and information transfer between DJP and DKI Jakarta Government as an effort to doing intensification. Problem of this study are about implementation and obstacles from this policy. Theories that are used in this study include public policy, private tax revenueu, self assessment, tax intensification, tax administration, and data and information usage. This study uses a qualitative research approach to describe a process of a policy implementation according to the real fact. Technic of collecting data that is used in this study is dept interview. The result of this study is this policy have achieved its goal to tax intensification. The inhibitors of this implementation are less of resources (human, infrastructure and technology, budget), rules overlapping, and changing of organization structure.