ABSTRAK
Kemudahan syarat-syarat untuk mempailitkan debitor menyebabkan suatu Perseroan yang sebetulnya solven bisa diputus pailit oleh pengadilan niaga. Adanya pengaturan yang kontradiktif mengenai pembubaran perseroan yang diatur dalam Pasal 142 huruf (e) UUPT dengan Pasal 204 UUK-PKPU serta status sisa aset Perseroan Solven setelah pemberesan menjadi permasalahan utama dalam skripsi ini. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Perseroan solven tetap eksis dan tidak serta merta bubar dengan adanya putusan pailit, namun agar dapat memperoleh kembali kekuasaan untuk mengurus harta kekayaannya maka Perseroan Solven tersebut harus mengajukan Rehabilitasi.Kemudahan syarat-syarat untuk mempailitkan debitor menyebabkan suatu Perseroan yang sebetulnya solven bisa diputus pailit oleh pengadilan niaga. Adanya pengaturan yang kontradiktif mengenai pembubaran perseroan yang diatur dalam Pasal 142 huruf (e) UUPT dengan Pasal 204 UUK-PKPU serta status sisa aset Perseroan Solven setelah pemberesan menjadi permasalahan utama dalam skripsi ini. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Perseroan solven tetap eksis dan tidak serta merta bubar dengan adanya putusan pailit, namun agar dapat memperoleh kembali kekuasaan untuk mengurus harta kekayaannya maka Perseroan Solven tersebut harus mengajukan Rehabilitasi.

---

ABSTRACT
The convenience provided to make debtors bankrupt, is affecting a company, which actually categorized as Solvent Company to be decided as bankrupt by the commercial court. The existence of contradictive regulations regarding company dissolution, which are stipulated under the article 142 (e) in Indonesian Company Law jo. article 204 in Indonesia Law of Bankruptcy and Payments Suspension, and the status of the Solvent Company's remaining assets after settlement become a major problem in this thesis.The result of this research will prove that Solvent Company remain exists and do not necessarily disperse with the bankruptcy decision. But, in order to regain its ascendency to manage its assets, the Solvent Company must proposed rehabilitation.