ABSTRAKSIKIPAS dibangun untuk memenuhi kebutuhan energi dan mengelola
sampah, tetapi gas metan yang dihasilkan belum sesuai perencanaan awal. Tujuan
penelitian ini adalah mengevaluasi penyebab belum terpenuhinya jumlah metan
yang direncanakan dan menganalisis pengaruh waktu tinggal lindi dan kualitas
feedstock terhadap produksi metan. Metode evaluasi menggunakan Kajian
Kelayakan 6 Komponen Teknis dan Non Teknis terkait AD. Lebih jauh, simulasi
skala lab dengan 3 variabel reaktor masing-masing menggunakan 5 hidrolisis dan
1 digester berkapasitas 2L dilakukan untuk mengevaluasi komponen teknis
berdasarkan cara kerja dan proses pada AD. Dari 6 komponen evaluasi terdapat 3
komponen yang bernilai negatif, yaitu ekonomi, institusional dan hukum. Hasil
simulasi menunjukkan kualitas feedstock berupa pH lindi >8, rasio C/N =7:1,
perbedaan suhu harian >10ºC dan COD 2.448 mg/L yang semuanya tidak
memenuhi syarat pembentukan metan. SIKIPAS belum menghasilkan gas metan
disebabkan tidak dijalankannya faktor teknis sesuai SOP dan belum optimalnya
pengelolaan komponen ekonomi, institusional dan hukum
ABSTRACTSIKIPAS is built to meet energy needs and waste managing, but the
methane generation not yet appropriate the initial plans. The aim of this research
are to evaluate the cause of methane unfulfilled and to analyze the effect of
leachate retention time and feedstock quality to methane production. The
evaluation using Feasibility Study of 6 Components Technical and Non-Technical
Related to AD. Further, the laboratory scale simulation using 3 variable each in 5
hydrolysis and 1 digester tank (2L/tank) to evaluate technical component based on
AD working procedure and process. The findings is there is 3 evaluation
components are negative, ie economic, institutional and legal. The simulation
result show the feedstock quality form leachate pH>8, C/N ratio=7:1, daily
temperature differences >10 ºC and COD = 2.448 mg/L which were not eligible to
methane formation. SIKIPAS not yet produce methane due to unexecuted
technical factors according to SOP and yet optimal management of the economic,
istitutional and law components.