Tesis ini membahas mengenai penunjukan langsung anak perusaan BUMN ditinjau dari perspektif Hukum Persaingan Usaha. Sebagai salah satu bentuk pengadaan barang dan jasa, penunjukan langsung anak perusahaan memiliki potensi terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat apabila tidak mematuhi aturan yang berlaku.Peraturan Presiden No.04 Tahun 2015 mengatur proses pengadaan barang dan jasa untuk penunjukan langsung. Selanjutnya Peraturan Menteri BUMN No. PER-15/MBU/2012 mengatur proses pengadaan barang dan jasa untuk penunjukan langsung. Aturan-aturan yang berlaku atas BUMN tersebut menimbulkan intepretasi terhadap BUMN sebagai pelaku usaha. BUMN adalah Badan Usaha yang modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Maka anak perusahaan BUMN tunduk kepada beberapa peraturan yang menjadi pedoman dalam pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini membahas aspek hukum penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan jasa ditinjau dari hukum persaingan usaha. Sehingga penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait hukum persaingan usaha seperti Undang Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan-peraturan lainnya seperti peraturan Kementrian BUMN. Analisa dilakukan dengan membandingkan fakta-fakta yang ada dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia serta teori-teori dari para ahli hukum mengenai masalah yang bersangkutan.

---

This thesis discusses about the direct appointment of the subsidiary company of Pertamina as one of the Indonesian State Owned Entity according to perspective of competition law. If the direct appointment conducted without highly consideration of the law, it has the potential to against the principles of fair competition such as rigging or discrimination which create barriers to other company to compete in the procurement goods and services. Presidential Regulation No. 04 of 2010 regulates the process of procurement of goods / services, whether in the form of a direct appointment. Further, Ministry of State-Owned Entities regulation No. 15 of 2012 regulates the process of procurement of goods / services, whether in the form of a direct appointment. These regulations has create multi interpretation of State Owned Entity as an actor in national economy. State Owned Entity has its capital owned by the state through direct participation that is derived from the state?s separated assets which caused it comply to several regulations as its guideline to run its business including in goods and services procurement. This thesis discusses the legal aspects of procurement through direct procurement mechanism in terms of antitrust law so that the research method uses a normative juridical legislation related antitrust law such as Law No. 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Competition, Law No. 19 of 2003 Concerning State-Owned Entities, Law No. 40 of 2007 Concerning Limited Liability Company and other regulations such as regulations from Ministry of State-Owned Entities. The analyzes were performed by comparing the facts that there is a Regulatory Legislation in force in Indonesia as well as the theories of legal experts on the matter in question.