ABSTRAK
Kegiatan pertambangan rakyat yang disebut oleh masyarakat Bangka dengan Tambang Inkonvensional (TI), semakin marak hampir mencakup ke segala aspek ekosistem alam baik darat maupun laut yang mana tidak memiliki izin dalam proses kegiatan penambangan. Dengan semakin maraknya kegiatan pertambangan TI dikabupaten Bangka Selatan maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan membentuk Tim Terpadu PETI dalam rangka upaya penanggulangan masalah penertiban serta penghentian segala bentuk pertambangan tanpa izin. Pembentukan Tim Terpadu PETI ini berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Selatan No.188.45/67A/SAT POL PP/2014 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanggulangan Pertambangan tanpa Izin yang mana mengacu pada Perda No 4 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Mineral.Fokus penelitian ini adalah pada implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan tambang timah inkonvensional (TI) mengalami berbagai permasalahan berupa keterbatasan Keterkaitan standar dan tujuan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi dan aktivitas implementasi, karakteristik badan pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik serta disposisi pelaksana sangat mempengaruhi implementasi kebijakan. Ketidakjelasan dalam pelaksanaan standar dan tujuan, masih kurangnya dukungan sumberdaya kebijakan baik itu kurangnya sumberdaya manusia, sumberdaya dana, sumberdaya fasilitas dan sumberdaya informasi, serta aspek diluar organisasi seperti kondisi sosial, ekonomi memberikan hambatan dalam proses pelaksanaan implementasi kebijakan dan pencapaian keluaran implementasi kebijakan.

---

ABSTRACT
Artisanal mining activities called by the Islands community with Unconventional Mine (TI), the more bloom almost cover all aspects of natural ecosystems to both land and sea which are not authorized in the process of mining activities. With the rise of mining activities, the IT dikabupaten South Bangka Regency Government of South Bangka Integrated Team illegal formed in an effort to curb the problem prevention and cessation of all forms of mining without permission. Integrated Team illegal formation is based on Decree of the Regent South Bangka No.188.45 / 67A / SAT POL PP / 2014 on the Establishment of an Integrated Response Team Mining without a license which refers to Bylaw No. 4 of 2011 on Mineral.This research focus is on the implementation of the policy. This study uses a qualitative method. The results showed that the implementation of policies to deal with unconventional tin mine (TI) experienced a variety of problems such as limitations of standard linkage and objectives, resources, communication between the organization and implementation activities, the implementing body characteristics, social, economic and political as well as the disposition executive influence policy implementation. The lack of clarity in the implementation of standards and goals, still a lack of resources support good policies that lack of human resources, financial resources, resources, facilities and information resources, as well as aspects of outside organizations such as social conditions, economic provide obstacles in the implementation process of policy implementation and the attainment of policy implementation